Menkumham: Isu PKI Jangan Jadi Permainan Politik

Adhitya Himawan, Erick Tanjung

Selasa, 19 September 2017 | 16:47 WIB
Menkumham: Isu PKI Jangan Jadi Permainan Politik
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja dengan komisi III di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/9). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly angkat bicara mengenai TNI AD yang memerintahkan seluruh prajuritnya menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI pada 30 September nanti. Ia berharap film kontroversial yang menceritakan sejarah peristiwa 1965 versi Pemerintah era Presiden Soeharto itu dibatalkan.

"Jadi saya kira soal itu biarlah, kan itu menjadi isu publik, pembatalannya kita lihat saja seperti apa. Kita tunggu saja‎, kan ada perbedaan-perbedaan pendapat, kita lihat saja seperti apa," kata Yasonna di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Menurut dia, masyarakat sekarang cukup dewasa membedakan mana sejarah yang dibelokkan dan mana yang sesuai fakta. "Saya kira masyarakat sudah dewasa melihat sejarah, sudah sangat‎ dewasa melihat fakta-fakta yang ada," ujar dia.

Terkait ada wacana membuat film sejarah tragedi 65' yang baru,‎ apakah akan meluruskan sejarah dan membongkar dalang sebenarnya, Yasonna enggan berkomentar. "Nggak tahu lah, itu biar saja ahli-ahli sejarah yang lebih kompeten," kata dia.

Sebagaimana diketahui, isu PKI ini kerab di 'goreng' oleh pihak tertentu khususnya menjelang 30 September. ‎Menurutnya Yasonna, isu PKI tersebut hanyalah cerita omong kosong. Pasalnya PKI bangkit di tanah air sangat mustahil sekarang ini.

"Isu PKI itu kan mimpi di siang bolong. Untuk apa dibangkit-bangkitkan hantu (PKI) yang sudah mati. Lihat saja di dunia ini, mana ada lagi yang dikatakan komunis? Sesuai Undang-undang dan keputusan MPR itu kan sudah dilarang, jadi apa yang ditakuti lagi? Itu sudah history," ujar dia.

Maka dari itu, Yasonna menyerukan agar isu PKI jangan lagi dimainkan sebagai alat politik yang dapat meresahkan masyarakat. "Jangan dibuat menjadi ‎permainan politik, rakyat sudah capek. Mari bekerja yang lebih positif, banyak tugas-tugas yang lebih baik dari pada menebar isu," kata dia.

Sebagai diketahui, TNI AD memerintahkan semua jajaran prajuritnya untuk menggelar nobar film pengkhianatan G30S/PKI di semua daerah. Instruksi ini menyebar melalui pesan singkat.

baca juga

Film pengkhianatan G30S/PKI yang dibuat di era orde baru‎ ini mengisahkan pemberontakan anggota PKI yang menurut versi pemerintahan Soeharto terjadi pada 30 September 1965. Film ini naskahnya ditulis oleh Arifin C. Noer sekaligus sebagai sutradara pada 1984.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Datangi Bareskrim Polri, Kivlan Zein Laporkan Pengurus YLBHI

Datangi Bareskrim Polri, Kivlan Zein Laporkan Pengurus YLBHI

News | Selasa, 19 September 2017 | 16:35 WIB

Pansus Hak Angket KPK Mau Temui Jokowi, Ini Kata Menkumham

Pansus Hak Angket KPK Mau Temui Jokowi, Ini Kata Menkumham

News | Selasa, 19 September 2017 | 15:47 WIB

PPP: Tidak Perlu Ada Sinisme Pemutaran Film G30S PKI

PPP: Tidak Perlu Ada Sinisme Pemutaran Film G30S PKI

News | Selasa, 19 September 2017 | 15:41 WIB

Sejarawan LIPI Desak Kurikulum Sejarah G30S Direvisi

Sejarawan LIPI Desak Kurikulum Sejarah G30S Direvisi

News | Selasa, 19 September 2017 | 15:20 WIB

PAN Bakal Gelar Nonton Film Pengkhianatan G30S/PKI

PAN Bakal Gelar Nonton Film Pengkhianatan G30S/PKI

News | Selasa, 19 September 2017 | 14:12 WIB

Sejarawan: Purnawirawan Jangan Libatkan TNI ke Politik Praktis

Sejarawan: Purnawirawan Jangan Libatkan TNI ke Politik Praktis

News | Selasa, 19 September 2017 | 14:02 WIB

Pengepungan Rusuh Kantor YLBHI, Polisi Tetapkan 7 Tersangka

Pengepungan Rusuh Kantor YLBHI, Polisi Tetapkan 7 Tersangka

News | Selasa, 19 September 2017 | 13:59 WIB

Kivlan Zein Bantah Dalangi Pengepungan Kantor YLBHI

Kivlan Zein Bantah Dalangi Pengepungan Kantor YLBHI

News | Selasa, 19 September 2017 | 12:42 WIB

Pengepungan YLBHI, Polisi Lepas 22 Orang Perusuh

Pengepungan YLBHI, Polisi Lepas 22 Orang Perusuh

News | Selasa, 19 September 2017 | 12:15 WIB

Kantor YLBHI Dikepung, Jokowi Minta Massa Tak Main Hakim Sendiri

Kantor YLBHI Dikepung, Jokowi Minta Massa Tak Main Hakim Sendiri

News | Senin, 18 September 2017 | 20:58 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×