Suara.com - Partai Komunis Tiongkok (PKT) melarang kader dan anggotanya serta pejabat pemerintahan untuk berdoa dan menyembah Tuhan.
Sebabnya, seperti yang tertulis dalam editorial surat kabar berpengaruh di Cina, People's Daily, Kamis (12/10/2017), keyakinan beragama adalah akar dari praktik korupsi pejabat.
Pemerintah Cina tidak pernah melarang, bahkan menjamin kebebasan warganya untuk memeluk sistem kepercayaan,baik Kristen, Buddhisme, maupun Islam.
Namun, kebijakan resmi itu melarang anggota PKT maupun pejabat pemerintah untuk beragama. Semuanya harus mengembangkan sikap ateisme untuk menangkal pola pikir tradisional yang mengambat kemajuan peradaban, termasuk korupsi.
“Banyaknya pejabat yang diturunkan karena korupsi adalah orang yang sering berpartisipasi dalam ‘kegiatan takhayul warisan era feodalistik’ seperti sering ke vihara, berdoa kepada Tuhan,” demikian editorial People’s Daily.
“Sejumlah pejabat bahkan terobsesi dengan hal itu hingga mau menggosok bahu para guru spiritual, berteman atau menganggap mereka saudara. Akhirnya mereka melakukan korupsi untuk membayar guru-guru mereka itu,” tambah editorial tersebut.
Surat kabar itu lantas merujuk kasus mantan pejabat partai di wilayah Sichuan, Li Chuncheng, yang dipenjara selama 13 tahun pada tahun 2015 karena kasus suap dan korupsi.
Saat kasusnya terungkap, Chuncheng mengakui seringkali mengunjungi dan memberikan uang dalam jumlah besar kepada guru spiritual geomansi dan ahli fengsui atau peramal.
Untuk diketahui, sejak Presiden Xi Jinping menyatakan perang terhadap pejabat-pejabat korup pada akhir 2012, Tiongkok kekinian gencar menerapkan kebijakan antisipatif.
Tak hanya membuat kebijakan, Tiongkok juga sudah memenjarakan puluhan pejabat senior PKT karena kasus korupsi. Tak sedikit dari mereka yang dihukum mati.
TERPOPULER
