Terlebih lagi, Jakmart belum tentu ada pemukiman buruh. Jadi kalau buruh harus ke Jakmart, katanya, buruh harus mengeluarkan ongkoa lagi untuk transportasi.
"Sekali lagi buruh menolak UMP dan meminta 3.9 juta. Buruh akan melakukan aksi besar-besaran pada 10 November 2017 untuk menyatakan cabut mandat Gubernur dan menobatkan sebagai bapak upah murah," katanya.
Terkait dengan rencana Anies - Sandiaga akan memberikan subsidi pangan yang dianggarkan nilainya Rp685 miliar di tahun 2018. Kemudian juga akan meningkatkan penerimaan Kartu Jakarta Pintar dan peningkatan besaran transfer sebesar Rp560 miliar, Said Iqbal menilai lagi-lagi itu menunjukkan gubernur gagal paham terhadap buruh Jakarta.
Menurut Said Iqbal, KJP dan subsidi pangan adalah untuk orang tidak mampu. Sedangkan menurut BPS, buruh dalam kategori mendekati miskin (near poor). Sehingga mereka tidak pernah mendapatkan subsidi apapun dari pemerintah. Fakta di lapangan, begitu tarif listrik naik, sewa rumah naik, maka buruh menjadi miskin karena daya belinya turun akibat upah murah tadi. Sudah begitu, secara bersamaan tetap tidak ada subsidi.
Said Iqbal menyebut gaya-gaya retorika Anies-Sandiaga yang mengklaim akan memberikan subsidi pangan Rp685 miliar dan KJP Rp560 miliar adalah setali tiga uang dengan Ahok yang juga menjanjikan hal yang sama pada buruh. Bahkan Ahok akan memberikan rumah susun dengan sewa murah sekali. Tetapi kemudian janji-janji itu tidak pernah terlaksana. "Anis setali tiga uang dengan Ahok, lip service tapi UMP DKI Jakarta tetap murah," katanya.
"Jadi kalaupun ada penambahan subsidi, itu tidak ada artinya bagi buruh. Lagipula UMP untuk buruh lajang. Jadi tidak ada hubungannya dengan KJP," kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
"Sudahlah Anies dan Sandi hentikan live service dan gagal paham terhadap buruh Jakarta. Sebab sudah jelas Anies - Sandi pembohong dan ingkar janji," Said Iqbal menambahkan.
