Jelang May Day 2026, KSPI Umumkan Aksi Besar 16 April hingga 1 Mei

Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan gelombang aksi buruh tidak hanya terjadi saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Sebelum itu, buruh akan lebih dulu turun ke jalan dalam agenda pra-May Day pada Kamis, 16 April 2026.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan aksi tersebut akan dilakukan oleh buruh di berbagai daerah sebagai bentuk pemanasan May Day sekaligus peringatan awal kepada pemerintah.

“Sebelum peringatan May Day 1 Mei, akan ada pra-May Day tanggal 16 April,” kata Said kepada suara.com, dihubungi Senin (6/4/2026).

Aksi ini disebut menjadi pembuka rangkaian mobilisasi buruh yang puncaknya akan terjadi pada 1 Mei mendatang.

Sebelumnya, Said juga menyampaikan kalau pada saat Hari Buruh 1 Mei 2026, KSPI bersama Partai Buruh akan menggelar aksi serentak di seluruh Indonesia.

Aksi tersebut akan menjangkau 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota, dengan total peserta diperkirakan mencapai ratusan ribu buruh.

“Pada tanggal 1 Mei KSPI dan Partai Buruh akan melakukan aksi secara serentak di seluruh Indonesia. Ratusan ribu buruh dan kami tidak bergabung dengan aksi serikat-serikat buruh lainnya,” ujar Said.

Khusus wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB, dengan estimasi sekitar 50 ribu buruh akan hadir. Sementara di daerah lain, aksi akan digelar di kantor pemerintah daerah hingga gedung DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Sejumlah kota besar yang dipastikan ikut menggelar aksi antara lain Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, hingga Jayapura.

Dalam aksi May Day tahun ini, KSPI dan Partai Buruh membawa enam tuntutan utama yang disebut sebagai isu krusial bagi pekerja.

Pertama, mendesak pengesahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Said menilai proses legislasi selama ini berjalan terlalu lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan buruh.

Kedua, penghapusan sistem outsourcing dan penolakan upah murah.
KSPI juga menyinggung janji Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan komitmen menghapus outsourcing. Menurut Said, hingga kini janji tersebut belum terealisasi.

Ketiga, buruh menuntut pemerintah menghentikan ancaman PHK yang dinilai semakin nyata. KSPI mengaitkan hal ini dengan situasi global, terutama konflik di Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi dan biaya produksi industri.

Jika kondisi tersebut berlanjut, perusahaan dinilai akan mengambil langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.

Keempat, reformasi pajak bagi pekerja, khususnya kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari saat ini Rp4,5 juta. Dengan kenaikan itu, buruh berharap ada tambahan daya beli.

Kelima, pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang hingga kini belum juga disahkan meski sempat dijanjikan pemerintah.

Keenam, dorongan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari agenda pemberantasan korupsi.