Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik mendukung wacana yang dilontarkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghapus larangan sepeda motor melintasi Jalan Medan Merdeka Barat sampai Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat. Taufik mengakui sebenarnya tidak setuju ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluarkan kebijakan itu.
"Dulu saya nggak setuju ya kendaraan bermotor dibatasi disitu. Cuma kan Ahok maksa, tanpa kajian apa-apa itu dulu bikin (aturan)," ujar Taufik di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
Sebab, menurut Taufik, penyebab kemacetan di Ibu Kota bukan peredaran sepeda motor, melainkan kebanyakan mobil pribadi.
"Kemacetan itu karena mobil. Kenapa nggak membatasi saja mobil gitu lho," kata dia.
Menurut Taufik kebijakan pemerintah harus berpihak pada masyarakat berekonomi kecil.
"Sudahlah, jangan rakyat susah makin susah itu. Saya mendukung itu (pelarangan motor) dicabut," kata Taufik.
Tetapi, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta tetap berharap Anies dan Sandiaga Uno mengkaji berbagai aspek terkait ide pencabutan larangan sepeda motor lewat jalan protokol .
"Saya pikir perlu dilakukan kajian oleh gubernur yang baru ini," katanya.
Ide penghapusan pembatasan sepeda motor sudah disampaikan Anies ke Fraksi Gerindra DPRD Jakarta.
"Tapi Pak Anies sudah bilang 'kami mau begini' saya bilang ayo kita diskusiin bareng-bareng," kata dia.
Larangan motor memasuki ruas Jalan Sudirman-Thamrin hingga ke Medan Merdeka Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Taufik mengatakan mencabut aturan tersebut tidak sulit.
"Bangun tidur nyabut pergub bisa," kata Taufik.
Pernyataan Taufik berseberangan dengan Ketua DPRD Jakarta dari PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi. Prasetio tidak setuju dengan gagasan Anies. Menurut dia aturan itu sudah tepat.
"Saya tidak setuju (kalau pelarangan motor dihapus). Harusnya diatur," ujar Prasetio.
Prasetio khawatir kondisi jalan protokol Ibu Kota kembali semrawut jika pemerintah mencabut larangan kendaraan roda dua melintasi Jalan Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat.
"Itu kan ada istana, ada (kantor) kementerian, kalau ada motor seliwar seliwer? Bukan kami diskriminasi dengan motor ya, tapi harus diatur dengan baik," kata Prasetio.
"Dulu saya nggak setuju ya kendaraan bermotor dibatasi disitu. Cuma kan Ahok maksa, tanpa kajian apa-apa itu dulu bikin (aturan)," ujar Taufik di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
Sebab, menurut Taufik, penyebab kemacetan di Ibu Kota bukan peredaran sepeda motor, melainkan kebanyakan mobil pribadi.
"Kemacetan itu karena mobil. Kenapa nggak membatasi saja mobil gitu lho," kata dia.
Menurut Taufik kebijakan pemerintah harus berpihak pada masyarakat berekonomi kecil.
"Sudahlah, jangan rakyat susah makin susah itu. Saya mendukung itu (pelarangan motor) dicabut," kata Taufik.
Tetapi, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta tetap berharap Anies dan Sandiaga Uno mengkaji berbagai aspek terkait ide pencabutan larangan sepeda motor lewat jalan protokol .
"Saya pikir perlu dilakukan kajian oleh gubernur yang baru ini," katanya.
Ide penghapusan pembatasan sepeda motor sudah disampaikan Anies ke Fraksi Gerindra DPRD Jakarta.
"Tapi Pak Anies sudah bilang 'kami mau begini' saya bilang ayo kita diskusiin bareng-bareng," kata dia.
Larangan motor memasuki ruas Jalan Sudirman-Thamrin hingga ke Medan Merdeka Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Taufik mengatakan mencabut aturan tersebut tidak sulit.
"Bangun tidur nyabut pergub bisa," kata Taufik.
Pernyataan Taufik berseberangan dengan Ketua DPRD Jakarta dari PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi. Prasetio tidak setuju dengan gagasan Anies. Menurut dia aturan itu sudah tepat.
"Saya tidak setuju (kalau pelarangan motor dihapus). Harusnya diatur," ujar Prasetio.
Prasetio khawatir kondisi jalan protokol Ibu Kota kembali semrawut jika pemerintah mencabut larangan kendaraan roda dua melintasi Jalan Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat.
"Itu kan ada istana, ada (kantor) kementerian, kalau ada motor seliwar seliwer? Bukan kami diskriminasi dengan motor ya, tapi harus diatur dengan baik," kata Prasetio.
