REGIONAL:
Suara.com - Lingkar Madani untuk Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi KTP elektronik, yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto.
Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan, percepatan penyidikan itu harus dilakukan agar Setnov yang kekinian kembali menjadi tersangka tak memunyai kesempatan mengajukan gugatan praperadilan lagi.
"Pertama, KPK harus cepat memprosesnya, tentu harus belajar dari kasus yang lalu, yakni karena terlalu lama diproses, Setnov akhirnya punya waktu untuk praperadilan. Kalau KPK sudah punya keyakinan yang kuat dan sebagainya itu, sebaiknya dimasukkan ke pengadilan," kata Ray di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2017).
Ray mengatakan, KPK harus segera memeriksa Novanto untuk dimintakan keterangan sebagai tersangka kasus KTP-el.
"Jangan dilama-lamakan, karena terlalu lama membuat ruang untuk semua orang melakukan tindakan-tindakan yang justru memperlambat kasus ini selesai," tegasnya lagi.
Apalagi, kata Ray, status tersangka yang disandang Novanto saat ini sudah yang kali kedua. Itu setelah predikat tersangka pertama dianulir oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskadar, saat sidang praperadilan.
Ray meyakini KPk sudah memunyai bukti yang cukup untuk membawa Setnov ke pengadilan, setelah kalah dalam praperadilan tersebut.
"Karena praperadilan itu kan tidak berhubungan dengan materi perkara, itu hanya prosedurnya. Semestinya prosedurnya sudah mulai diperbaiki. tentu ditambah dengan data baru yang mengarah ke penetapan saudara SN sebagai tersangka," terangnya.
Ray mengatakan, penahanan terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut bisa saja dilakukan. Karena itu. dia meminta KPK memanggil Novanto terlebih dahulu untuk diperiksa.
"Saya rasa dipanggil saja dulu saudara SN ke KPK, kalau sudah dipanggil, ada sesuatu yang secara subyektif oleh penyidik untuk ditindaklanjuti, ya ditindaklanjuti (penahanan)," tandasnya.
TERPOPULER