REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun 2011-2012. Status tersangka yang sempat dibatalkan tersebut, diakui Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Maman Abdurrahman, sangat mempengaruhi situasi internal partai.
"Ini tidak bisa dihindari akan memengaruhi kondisi internal kami," kata Maman dalam diskusi bertajuk 'Setya Novanto Tersangka Lagi?' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2017).
Meski demikian, dia menambahkan, posisi Novanto sebagai Ketua Umum belum bisa digantikan siapapun. Hal itu merujuk pada sistem dan aturan Partai Golkar. Rujukan lainnya adalah konflik internal partai yang sempat terjadi beberapa tahun sebelumnya.
"Posisi Partai Golkar tidak ada satu dasar konstitusi apa pun untuk mengganti dan sebagainya. Tidak ada dalil," kata Maman.
Menurut dia, partainya tidak mau mengikuti opini maupun framing berita yang disampaikan oleh media. Sistem dan aturan, menurut Maman adalah hal pertama yang perlu dipertimbangkan dalam menanggapi kejadian yang menimpa Novanto.
"Kami tidak ingin berasumsi pada opini dan framing media," kata dia.
Berdasarkan sistem tersebut, Partai Golkar berencana segera mengumpulkan Dewan Pimpinan Daerah, baik di tingat propinsi maupun kabupaten atau kota. Pimpinan partai berencana memberikan penjelasan kepada seluruh kader.
Sebelumnya, surat perintah penyidikan atas nama Setya Novanto telah diterbitkan pada 31 Oktober 2017. Proses penyelidikan ini juga telah dilakukan. Dua kali Novanto dipanggil penyidik KPK untuk mengklarifikasi, namun dia tidak memenuhi pemeriksaan.
Novanto dalam kasus ini dijerat menggunakan Pasal 2 ayat 1 su sider Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, Sugiharto, dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi, mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari total anggaran proyek senilai Rp5,9 triliun.
TERPOPULER