Pengacara Setya Novanto, Otto Hasibuan, menilai perkara yang dituduhkan kepada kliennya belum jelas. Novanto ditersangkakan memakai Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
"Karena sampai sekarang terus terang saja, kita masih belum mengetahui secara pasti sebenarnya Pak Setnov ini diduga atau disangka melakukan perbuatan yang mana," kata Otto di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).
Otto mengatakan KPK belum menjabarkan secara konkrit perbuatan kliennya yang dianggap melanggar hukum.
"Pasalnya kan kita tahu, ada Pasal 2, Pasal 3 yaitu perbuatan melanggar hukum dan menyalahgunakan kewenangan, tapi in concreto yang dikatakan melawan hukum itu yang mana. Dan ini concreto yang dikatakan menyalahgunakan kewenangan itu yang mana. Nah, sampai sekarang itu kan belum terlihat dan juga belum terumuskan," katanya.
Novanto mengatakan perkara Novanto baru akan jelas setelah diperiksa penyidik dan ada dakwaan jaksa.
"Nah, oleh karena itu nanti kan kita bisa lihat setelah Pak Setnov diperiksa. Dari rangkaian pertanyaan kan kita akan tahu kira-kira diarahkan ke mana suatu perbuatan itu. Nah persisnya nanti itu akan kita tahu Kalau sudah ada dakwaan daripada jaksa. Baru kita tahu, oh Pak Setnov ini dituduh melakukan perbuatan merugikan negara karena melakukan ini," kata Otto.
"Jadi sampai sekarang kita nggak tahu. Kan selama ini kita lihat masih soal acaranya kan? Masih yang praperadilanlah. Iya kan? Penyidik kan lah. Tapi intisari perkara ini sampai sekarang kita masih gelap," Otto menambahkan.
Itu sebabnya, Otto meminta masyarakat tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.
"Jadi sampai sekarang kita belum tahu. Itu sebabnya saya katakan selama ini, marilah masyarakat bersabar menunggu, jangan sampai memberi judgement menyatakan dia bersalah. Kita sendiri belum tahu apa yang dituduhkan kepada dia," katanya.
Ia mengatakan Novanto hanya dituduh melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
"Hanya tuduhkan pasal 2 Pasal 3, tapi in concreto apakah dia mengambil uang atau menyuruh lakukan atau apakah memang memberikan kesempatan atau menerima uang itu sama sekali belum terlihat dalam perkara ini. Jadi mari Kita bersabar gitu loh. Jangan kita mendahului membentuk opini sebelumnya," kata Otto.
"Karena sampai sekarang terus terang saja, kita masih belum mengetahui secara pasti sebenarnya Pak Setnov ini diduga atau disangka melakukan perbuatan yang mana," kata Otto di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).
Otto mengatakan KPK belum menjabarkan secara konkrit perbuatan kliennya yang dianggap melanggar hukum.
"Pasalnya kan kita tahu, ada Pasal 2, Pasal 3 yaitu perbuatan melanggar hukum dan menyalahgunakan kewenangan, tapi in concreto yang dikatakan melawan hukum itu yang mana. Dan ini concreto yang dikatakan menyalahgunakan kewenangan itu yang mana. Nah, sampai sekarang itu kan belum terlihat dan juga belum terumuskan," katanya.
Novanto mengatakan perkara Novanto baru akan jelas setelah diperiksa penyidik dan ada dakwaan jaksa.
"Nah, oleh karena itu nanti kan kita bisa lihat setelah Pak Setnov diperiksa. Dari rangkaian pertanyaan kan kita akan tahu kira-kira diarahkan ke mana suatu perbuatan itu. Nah persisnya nanti itu akan kita tahu Kalau sudah ada dakwaan daripada jaksa. Baru kita tahu, oh Pak Setnov ini dituduh melakukan perbuatan merugikan negara karena melakukan ini," kata Otto.
"Jadi sampai sekarang kita nggak tahu. Kan selama ini kita lihat masih soal acaranya kan? Masih yang praperadilanlah. Iya kan? Penyidik kan lah. Tapi intisari perkara ini sampai sekarang kita masih gelap," Otto menambahkan.
Itu sebabnya, Otto meminta masyarakat tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.
"Jadi sampai sekarang kita belum tahu. Itu sebabnya saya katakan selama ini, marilah masyarakat bersabar menunggu, jangan sampai memberi judgement menyatakan dia bersalah. Kita sendiri belum tahu apa yang dituduhkan kepada dia," katanya.
Ia mengatakan Novanto hanya dituduh melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
"Hanya tuduhkan pasal 2 Pasal 3, tapi in concreto apakah dia mengambil uang atau menyuruh lakukan atau apakah memang memberikan kesempatan atau menerima uang itu sama sekali belum terlihat dalam perkara ini. Jadi mari Kita bersabar gitu loh. Jangan kita mendahului membentuk opini sebelumnya," kata Otto.
