BW Dijadikan Ketua Komite Pencegahan Korupsi Pemerintahan Anies

Siswanto | Dwi Bowo Raharjo | Suara.com

Rabu, 03 Januari 2018 | 11:25 WIB
BW Dijadikan Ketua Komite Pencegahan Korupsi Pemerintahan Anies
Bambang Widjojanto jadi Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangun bidang Pencegahan Korupsi [suara.com/Bowo Raharjo]

Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangun bidang Pencegahan Korupsi. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto ditunjuk menjadi ketua.

Anies mengatakan tim terdiri lima orang dan memiliki tugas yang disebutnya besar. Pertama, mencegah korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

"Satu mendorong pembangunan sistem data yang terintegrasi. Komite ini menjadi penghubung antara pemprov DKI dengan lembaga lain, terkait dengan menegakkan prinsip good government," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Anies menginginkan sistem yang kuat.

"Komite ini salah satu cara membuat bersihnya bukan milik pribadi. Pencegahan pun bukan lewat pribadi tapi institusi," kata Anies.

Ia menyebut ada dua pokok utama yang akan dikerjakan Komite PK Jakarta dalam jangka pendek. Yang pertama kata Anies di bidang tata kelola pemerintahan dan kedua penyelamatan Pendapatan Asli Daerah.

"Kita menginginkan agar bicara pencegahan bukan hanya aspek. Tapi pencegahan direvenue side. Pemasukan pemprov DKI bisa optimalkan karena nggak ada penyempitan," kata dia.

Empat anggota Komite PK Jakarta terdiri dari aktivis hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (purn) Oegroseno, ahli tata pemerintahan Tatak Ujiati, mantan ketua TGUPP Muhammad Yusuf.

Komite PK dibentuk dengan landasan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.

Komite dibawah koordinasi langsung dengan gubernur dan wakil gubernur.
 
Secara administratif, TGUPP atau Komite Pencegahan Korupsi Jakarta dikelola oleh Sekretariat Daerah Jakarta.
 
Anies mengatakan supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, tugas komite dibagi menjadi tiga aspek.
 
Pertama, pembangunan integritas aparatur sipil negara, pembangunan sistem anti korupsi, dan pembangunan budaya antikorupsi. 
 
"Ada berapa langkah jangka pendek dilakukan. Pertama pembangunan sistem untuk integritas ASN, untuk mengantisipasi potensi kehilangan pendapatan asli daerah, dan kemudian pembangunan konektivitas sistem, kempat adalah membangun gerakan pencegahan anti korupsi," kata Anies.
 
Komite akan berkantor di Blok G komplek Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
 
 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

AS Kecele? Pakar Bongkar Rahasia Doktrin Mozaik: Iran Hydra, Bukan Ular yang Mati Jika Dipenggal!

AS Kecele? Pakar Bongkar Rahasia Doktrin Mozaik: Iran Hydra, Bukan Ular yang Mati Jika Dipenggal!

News | Jum'at, 10 April 2026 | 14:48 WIB

BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting

BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting

News | Kamis, 22 Januari 2026 | 12:57 WIB

Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara

Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara

News | Senin, 29 Desember 2025 | 18:26 WIB

Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka

Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka

News | Senin, 29 Desember 2025 | 16:13 WIB

2 Hal Ini Bikin Eks Pimpinan KPK Miris Dengar Nadiem Makarim Jadi Tersangka, Singgung Nama Jokowi

2 Hal Ini Bikin Eks Pimpinan KPK Miris Dengar Nadiem Makarim Jadi Tersangka, Singgung Nama Jokowi

News | Kamis, 11 September 2025 | 12:09 WIB

Bambang Widjojanto : Bendera One Piece di Indonesia Bagian dari Perlawanan Atas Penindasan

Bambang Widjojanto : Bendera One Piece di Indonesia Bagian dari Perlawanan Atas Penindasan

News | Selasa, 05 Agustus 2025 | 17:22 WIB

Arya Daru Agen Mata-mata? Ini 3 Teori Mengapa Sang Diplomat Harus Dihabisi Versi BW

Arya Daru Agen Mata-mata? Ini 3 Teori Mengapa Sang Diplomat Harus Dihabisi Versi BW

News | Sabtu, 26 Juli 2025 | 16:25 WIB

Novel Baswedan Ungkap Percakapan Rahasia dengan Hasto Soal Pelemahan KPK

Novel Baswedan Ungkap Percakapan Rahasia dengan Hasto Soal Pelemahan KPK

News | Selasa, 11 Maret 2025 | 10:26 WIB

Bambang Widjojanto: Evaluasi PSN dan Sertifikasi Laut Tak Cukup Hanya Pecat Pejabat

Bambang Widjojanto: Evaluasi PSN dan Sertifikasi Laut Tak Cukup Hanya Pecat Pejabat

News | Rabu, 05 Februari 2025 | 19:54 WIB

Natalius Pigai Minta Rp20 Triliun usai jadi Menteri HAM, Eks Pimpinan KPK Bambang Widjojanto Bilang Begini

Natalius Pigai Minta Rp20 Triliun usai jadi Menteri HAM, Eks Pimpinan KPK Bambang Widjojanto Bilang Begini

News | Jum'at, 01 November 2024 | 14:32 WIB

Terkini

Mendagri Tegaskan Realisasi Program Perumahan Rakyat Akan Dorong Kemajuan Daerah

Mendagri Tegaskan Realisasi Program Perumahan Rakyat Akan Dorong Kemajuan Daerah

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 10:37 WIB

Hakim Siap Jemput Bola! Andrie Yunus Absen Sidang Demi Operasi Cangkok Kulit Akibat Air Keras

Hakim Siap Jemput Bola! Andrie Yunus Absen Sidang Demi Operasi Cangkok Kulit Akibat Air Keras

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 10:37 WIB

Misteri Hilangnya Pebisnis Berakhir Horor, Polisi Temukan Jasad dalam Perut Buaya Raksasa

Misteri Hilangnya Pebisnis Berakhir Horor, Polisi Temukan Jasad dalam Perut Buaya Raksasa

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 10:26 WIB

Singapura Wacanakan Hukuman Cambuk untuk Siswa Pelaku Perundungan, Tuai Pro dan Kontra

Singapura Wacanakan Hukuman Cambuk untuk Siswa Pelaku Perundungan, Tuai Pro dan Kontra

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 10:23 WIB

KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya

KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 10:05 WIB

Ekonomi Dunia Terancam 'Kiamat', Donald Trump Mulai Keder Hadapi Ketangguhan Iran di Selat Hormuz

Ekonomi Dunia Terancam 'Kiamat', Donald Trump Mulai Keder Hadapi Ketangguhan Iran di Selat Hormuz

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 10:00 WIB

Sidang Perdana Korupsi Bea Cukai: Bos Blueray Cargo John Field Hadapi Pembacaan Dakwaan

Sidang Perdana Korupsi Bea Cukai: Bos Blueray Cargo John Field Hadapi Pembacaan Dakwaan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 09:39 WIB

Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden kepada "Rakyat Kecil"

Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden kepada "Rakyat Kecil"

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 09:32 WIB

Mendagri: Program 3 Juta Rumah Percepat Akses Hunian Layak bagi Masyarakat Kurang Mampu

Mendagri: Program 3 Juta Rumah Percepat Akses Hunian Layak bagi Masyarakat Kurang Mampu

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 09:32 WIB

Polisi Buru Kiai Ashari! Tersangka Cabul Santri Ponpes Pati Bakal Dijemput Paksa Jika Mangkir

Polisi Buru Kiai Ashari! Tersangka Cabul Santri Ponpes Pati Bakal Dijemput Paksa Jika Mangkir

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 09:23 WIB