BW Senang dengan Komposisi Anggota Tim Antikorupsi Anies

Siswanto, Dwi Bowo Raharjo

Rabu, 03 Januari 2018 | 12:48 WIB
BW Senang dengan Komposisi Anggota Tim Antikorupsi Anies
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, menemui Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Kamis (30/11/2017). Bambang datang bersama aktivis perempuan dan HAM Nursyahbani Katjasungkana. [Suara.com/Dwi Bowo Rahardjo]

Suara.com - Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan bidang Pencegahan Korupsi Bambang Widjojanto memuji komposisi anggotanya. Tim dari tiga orang laki-laki (termasuk Bambang) dan dua perempuan.

"Kalau komposisinya di lihat juga menarik. Pak Oegroseno penegak hukum, saya juga mantan penegak hukum, banyak di aktivis anti korupsi dan HAM," ujar Bambang di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/1/2018). Oegroseno merupakan mantan Wakil Kepala Polri.

"Ada Bu Nur yang HAM, ada peneliti Bu Tatak dan ada yang dari birokrasi. Ini komposisi yang menarik, berusaha mengintegrasikan beberapa bidang, elemen penting di masyarakat untuk menjadi bagian penting mendorong pemerintah," Bambang menambahkan.

Nur yang dimaksud Bambang yaitu mantan kader PKB yang kini jadi aktivis hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana.

Dua anggota tim lainnya, ahli tata pemerintahan Tatak Ujiati dan mantan ketua TGUPP Muhammad Yusuf.

"Selama ini bicara korupsi tidak pernah dikaitkan dengan HAM. Ini saatnya Pemda bicara tentang HAM diintegrasikan dengan pencegahan korupsi," kata Bambang.

Kehadiran Oegroseno, menurut Bambang, dapat meminimalisir potensi ketegangan. Ketegangan yang dimaksud Bambang merujuk pada pengalamannya penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK.

"Belajar pengalaman di KPK, belajar dengan teman-teman di birokrasi bahwa tidak ada yang perlu ditakuti untuk memuliakan pemerintahan, ini untuk kepentingan warga dan kota Jakarta," katanya.

Bambang berharap TGUPP bidang pencegahan korupsi tidak menimbulkan masalah baru bagi satuan kerja perangkat daerah. Sebaliknya, dia ingin tim ini bersinergi dengan pegawai pemerintah.

"Jadi saya mau melaporkan sebelum kami memutuskan ini, pak gubernur mendiskusikan lebih lanjut, kami juga mendapat insight, informasi, masukan dari teman-teman NGO yang dibidang anti korupsi dan HAM," kata dia.

Ia ingin program pencegahan korupsi bisa menjadi program yang bersifat sistemik dan sistematis.

"Ide-idenya, bagaimana membangun sistem lebih baik, bisa dari masyarakat yang kemudian ditempel pada sistem. Kalau kita cuma membuat pencegahan anti korupsi itu sekedar program, tapi kalau gerakan sosial pencegahan korupsi ini yang menjadi menarik," katanya.

Bambang mengajak masyarakat, terutama PNS, mendukung program ini.

"Mohon jadi bagian penting dalam membangun gerakan pencegahan anti korupsi. Tanpa ibu dan bapak dan teman-teman SKPD, LSM, dan media, kita tidak ada gunanya," kata Bambang.

Profil tim TGUPP bidang pencegahan korupsi

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

AS Kecele? Pakar Bongkar Rahasia Doktrin Mozaik: Iran Hydra, Bukan Ular yang Mati Jika Dipenggal!

AS Kecele? Pakar Bongkar Rahasia Doktrin Mozaik: Iran Hydra, Bukan Ular yang Mati Jika Dipenggal!

News | Jum'at, 10 April 2026 | 14:48 WIB

BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting

BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting

News | Kamis, 22 Januari 2026 | 12:57 WIB

Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara

Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara

News | Senin, 29 Desember 2025 | 18:26 WIB

Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka

Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka

News | Senin, 29 Desember 2025 | 16:13 WIB

2 Hal Ini Bikin Eks Pimpinan KPK Miris Dengar Nadiem Makarim Jadi Tersangka, Singgung Nama Jokowi

2 Hal Ini Bikin Eks Pimpinan KPK Miris Dengar Nadiem Makarim Jadi Tersangka, Singgung Nama Jokowi

News | Kamis, 11 September 2025 | 12:09 WIB

Bambang Widjojanto : Bendera One Piece di Indonesia Bagian dari Perlawanan Atas Penindasan

Bambang Widjojanto : Bendera One Piece di Indonesia Bagian dari Perlawanan Atas Penindasan

News | Selasa, 05 Agustus 2025 | 17:22 WIB

Arya Daru Agen Mata-mata? Ini 3 Teori Mengapa Sang Diplomat Harus Dihabisi Versi BW

Arya Daru Agen Mata-mata? Ini 3 Teori Mengapa Sang Diplomat Harus Dihabisi Versi BW

News | Sabtu, 26 Juli 2025 | 16:25 WIB

Novel Baswedan Ungkap Percakapan Rahasia dengan Hasto Soal Pelemahan KPK

Novel Baswedan Ungkap Percakapan Rahasia dengan Hasto Soal Pelemahan KPK

News | Selasa, 11 Maret 2025 | 10:26 WIB

Bambang Widjojanto: Evaluasi PSN dan Sertifikasi Laut Tak Cukup Hanya Pecat Pejabat

Bambang Widjojanto: Evaluasi PSN dan Sertifikasi Laut Tak Cukup Hanya Pecat Pejabat

News | Rabu, 05 Februari 2025 | 19:54 WIB

Natalius Pigai Minta Rp20 Triliun usai jadi Menteri HAM, Eks Pimpinan KPK Bambang Widjojanto Bilang Begini

Natalius Pigai Minta Rp20 Triliun usai jadi Menteri HAM, Eks Pimpinan KPK Bambang Widjojanto Bilang Begini

News | Jum'at, 01 November 2024 | 14:32 WIB

Terkini

Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?

Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:45 WIB

Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi

Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:34 WIB

Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini

Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24 WIB

Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris

Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 11:45 WIB

Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG

Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:45 WIB

Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan

Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:15 WIB

Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?

Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:00 WIB

AI Digadang-gadang Mampu Kurangi Emisi Karbon, Benarkah?

AI Digadang-gadang Mampu Kurangi Emisi Karbon, Benarkah?

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 08:55 WIB

Stop Stigma Anti-Negara! Kritik Bukan Ancaman, Semua Presiden Wajib Tunduk pada Konstitusi!

Stop Stigma Anti-Negara! Kritik Bukan Ancaman, Semua Presiden Wajib Tunduk pada Konstitusi!

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 08:46 WIB

Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai

Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai

News | Sabtu, 20 Juni 2026 | 21:40 WIB