Suara.com - Majelis Hakim yang menyidangkan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Setya Novanto dan tim kuasa hukumnya. Hal itu disampaikan saat membacakan putusan sela di gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).
Terhadap putusan tersebut, Novanto yang duduk di kursi terdakwa di ruangan persidangan mengaku menghormati putusan tersebut. Dia pun siap mengikuti proses persidangan selanjutnya.
"Terima kasih, yang mulia, hakim ketua Pak Yanto, juga JPU beserta para penasihat hukum. Kami sudah mendengarkan dan saya sangat menghormati dan saya akan mengikuti secara tertib," kata Novanto setelah mendengar pembacaan putusan sela oleh Hakim Yanto.
Apa yang disampaikan Novanto senada dengan pernyataan tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Maqdir Ismail. Namun, Ismail meminta Majelis Hakim agar memberitahukan saksi-saksi yang nantinya akan dipanggil untuk bersaksi dalam persidangan.
"Untuk persidangan selanjutnya, kami mohon kepada majelis hakim supaya terhadap saksi-saksi yang akan dihadapkan ke persidangan ini diinformasikan kepada kami, supaya kami bisa mempersiapkan juga," kata Maqdir.
Majelis Hakim menolak eksepsi Novanto dan tim kuasa hukumnya karena menilai surat dakwaan yang disusun oleh KPK sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP Pasal 156 UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketenuan hukum lainnya. Oleh karena itu, majelis hakim menilai seluruh dakwaan KPK tersebut sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara tersebut.
"Menimbang bahwa karena keberatan tim penasihat hukum terdakwa telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan," kata hakim Yanto.
Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum pada KPK untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terdakwa Novanto. Oleh karena itu, pada persidangan selanjutnya, JPU KPK akan memanggil saksi untuk dihadirkan ke persidangan.
"Memerintahkan penunut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa setya novanto menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir," kata Hakim Yanto.
Novanto didakwa menerima uang senilai 7,3 juta dollar AS dari proyek e-KTP oleh jaksa pada KPK. Selain itu, Novanto juga didakea menerima hadiah berupa jam Rolex seharga miliaran rupiah terkait proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut dari Pengusaha Johanes Marliem. Akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh Novanto, negara mengalami kerugian hingga Rp2,3 triliun.
TERPOPULER
