Suara.com - Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen menjadi kendala bagi Partai Politik untuk mengusung kader-kadernya dalam Pilpres mendatang. Hal tersebut juga dirasakan oleh Partai Demokrat yang juga menentang aturan tersebut.
Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti mengatakan, jika Presidential Threshold 20 persen cacat secara logika. Menurutnya, terkadang ada hal yang berbanding terbalik antara ekspetasi publik dan realitas politik.
"Bisa saja seseorang tokoh punya elektabilitas tinggi, bisa jadi alternatif dalam kontestasi, bisa saja tidak sinkron dengan realitas politik. Harus punya tiket 20 persen, tidak Parpol yang bisa sendiri harus berkoalisi," kata Agus di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2018).
Agus menjelaskan, jika aturan tersebut cacat secara logika karena Pilpres 2019 mendatang masih menggunakan tiket Pilpres 2014. Dirinya menyebut Presidential Threshold 20 persen akan memberatkan partai politik manapun.
"Karena setiap Parpol punya tokoh dan kandidat masing-masing. Sama dengan Demokrat, maka dari itu harus terbuka komunikasi dengan siapapun, tidak harus di depan media," jelasnya.
Agus menjelaskan, pihaknya masih harus menunggu hingga akhir-akhir jelang masa penutupan pendaftaran calon presiden tanggal 4 sampai 10 Agustus mendatang.
"Saya menduga Ini jadi last minute, ini kabutnya tebal. kita berharap mendekati Agustus harusnya terang, ternyata tidak. Karena parpol punya jagoan tokoh masing-masing. Itulah dalam konteks praktek politis praktis," tutur Agus.
Menurut Agus, Demokrat optimis untuk membangun persamaan koalisi, visi, misi, dan program yang pro rakyat.
"Kami akan tetap membangun chemistry, sehingga bila ada kesamaan mudah-midahn akan terbentuk, apakah dua poros atau tiga poros. Mudah-mudahan itu yang terbaik bagi rakyat kita," tandas Agus.
