Dua Pilkada Serentak 2018 di Papua Ditunda, Ini Alasannya

Pebriansyah Ariefana | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Kamis, 28 Juni 2018 | 19:26 WIB
Dua Pilkada Serentak 2018 di Papua Ditunda, Ini Alasannya
Suasana pencoblosan di TPS 011 yang terletak di kawasan Panti Jompo Tresna Werdha, Kabupaten Jayapura, Papua. (Suara.com/Lidya Salmah)

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri menegaskan Pilkada di Papua berlangsung aman meski ada aksi teror dan penembakan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan dirinya telah menghubungi Penjabat Gubernur (PJ) Gubernur Papua bahwa kondisi di Papua berlangsung aman.

"Tadi saya kontak Pak Soedarmo Pj (Penjabat) Gubernur Papua. Kondisi Papua aman, tidak ada yang luar biasa. Bahwa ada gangguan dari KKB, tetapi secara umum tidak ada masalah," ujar Bahtiar di Kemendagri, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Untuk diketahui dua daerah di Papua mengalami penundaan pilkada yakni Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nduga. Bahtiar menuturkan penundaan tersebut dikarenakan ketidaksiapan penyelenggara Pilkada.

Adapun di Kabupaten Nduga ditunda lantaran Ketua KPU Nduga dipecat. KPU dari provinsi pun yang mengambil alih tidak datang, karena itu diputuskan untuk ditunda.

"KPU Nduga itu dipecat, yang pastinya pada hari H tugasnya diambil alih oleh KPU Provinsi, sampai hari pelaksanaan KPU Provinsi belum tiba di lokasi. Ketika dipecat kan tugas sudah diambil alih, panitianya nggak ada, jadi pilkadanya nggak bisa dilaksanakan," sambungnya.

"Jadi ya akhirnya ditunda, kemarin saya mantau sampai sore nggak tiba juga penyelenggaranya, mungkin hari ini baru tiba di lokasi. Yang jelas diambil keputusan lebih baik ditunda. Pada waktu yang sama memang ada gangguan keamanan pada saat distribusi kursi untuk TPS tertentu beberapa hari sebelum hari H tapi di TPS tertentu bukan satu kabupaten juga bermasalah," sambungnya

Sementara di Kabupaten Painai, Bahtiar menjelaskan penundaan pelaksanaan Pilkada dikarenakan adanya sengketa pasangan calon.

"Yang jelas itu akibat sengketa pasangan calon. Sudah mau pelaksanaan pasangan calonnya siapa, mau dicetak surat-suratnya siapa (pasangan calon) yang dicetak. Sampai hari H itu sengketa pasangan calon belum selesai," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Fahri Hamzah Bongkar Kebobrokan Partai dan Kadernya Sendiri

Fahri Hamzah Bongkar Kebobrokan Partai dan Kadernya Sendiri

News | Kamis, 28 Juni 2018 | 15:22 WIB

WNA : Di Australia Golput Bisa Didenda dan Penjara

WNA : Di Australia Golput Bisa Didenda dan Penjara

News | Kamis, 28 Juni 2018 | 14:43 WIB

Pilkada Papua, 2 Polisi Tewas Dihadang Kelompok Bersenjata

Pilkada Papua, 2 Polisi Tewas Dihadang Kelompok Bersenjata

News | Kamis, 28 Juni 2018 | 10:22 WIB

Pilgub Lampung Memanas, Siang Pemilihan, Malam Kena Gugatan

Pilgub Lampung Memanas, Siang Pemilihan, Malam Kena Gugatan

News | Kamis, 28 Juni 2018 | 10:05 WIB

Tugas Berat Paslon Pemenang Pilkada Menurut MUI

Tugas Berat Paslon Pemenang Pilkada Menurut MUI

News | Kamis, 28 Juni 2018 | 09:17 WIB

Terkini

Mendagri Apresiasi Inflasi 2,42 Persen, Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik Global

Mendagri Apresiasi Inflasi 2,42 Persen, Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik Global

News | Senin, 18 Mei 2026 | 13:42 WIB

Nama Hakim dan Dosen UGM Diduga Dicatut di Struktur Yayasan Daycare Little Aresha

Nama Hakim dan Dosen UGM Diduga Dicatut di Struktur Yayasan Daycare Little Aresha

News | Senin, 18 Mei 2026 | 13:39 WIB

Anggota DPR Sentil Prabowo: Orang Desa Bukan Hidup di Zaman Batu, Pasti Terasa Kalau Dolar Naik

Anggota DPR Sentil Prabowo: Orang Desa Bukan Hidup di Zaman Batu, Pasti Terasa Kalau Dolar Naik

News | Senin, 18 Mei 2026 | 13:37 WIB

KPK Akan Periksa Muhadjir Effendy soal Mekanisme Pembagian Kuota Haji 2023-2024

KPK Akan Periksa Muhadjir Effendy soal Mekanisme Pembagian Kuota Haji 2023-2024

News | Senin, 18 Mei 2026 | 13:34 WIB

Babak Baru Kasus Jeffrey Epstein: 10 Korban Baru di Prancis dan Keterlibatan Agensi Model

Babak Baru Kasus Jeffrey Epstein: 10 Korban Baru di Prancis dan Keterlibatan Agensi Model

News | Senin, 18 Mei 2026 | 13:31 WIB

Komarudin PDIP Sentil Pernyataan Prabowo Soal Rupiah: Ingat, 1998 Dolar Naik Semua Harga Melambung

Komarudin PDIP Sentil Pernyataan Prabowo Soal Rupiah: Ingat, 1998 Dolar Naik Semua Harga Melambung

News | Senin, 18 Mei 2026 | 13:28 WIB

Meutya Hafid Peringatkan E-Wallet dan Operator Seluler: Jadi Alat Transaksi Judi Online

Meutya Hafid Peringatkan E-Wallet dan Operator Seluler: Jadi Alat Transaksi Judi Online

News | Senin, 18 Mei 2026 | 13:28 WIB

Viral Model Ansy Jan De Vries Dibacok Begal di Kebon Jeruk, Polisi: Data Pasien di RS Nihil

Viral Model Ansy Jan De Vries Dibacok Begal di Kebon Jeruk, Polisi: Data Pasien di RS Nihil

News | Senin, 18 Mei 2026 | 13:28 WIB

Apresiasi Jurnalistik Shopee 2026 Dibuka: Dokumentasikan Kiprah UMKM di Era Baru Ekonomi Indonesia

Apresiasi Jurnalistik Shopee 2026 Dibuka: Dokumentasikan Kiprah UMKM di Era Baru Ekonomi Indonesia

News | Senin, 18 Mei 2026 | 13:05 WIB

Kemensos Jaring 700 Anak Jalanan dan Putus Sekolah untuk Masuk Sekolah Rakyat

Kemensos Jaring 700 Anak Jalanan dan Putus Sekolah untuk Masuk Sekolah Rakyat

News | Senin, 18 Mei 2026 | 13:02 WIB