Israel Sahkan UU Kontroversial yang Dinilai Apartheid

Suara.com - Israel, pada Kamis (19/7/2018), telah mengesahkan sebuah undang-undang yang dinilai apartheid, yang isinya mengutamakan orang-orang Yahudi dan menjadikan warga minoritas Arab sebagai masyarakat kelas dua.

Seperti dilansir ABC, undang-undang "nation state" tersebut menjadikan warga Yahudi satu-satunya kelompok yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri di negeri itu dan menghapus bahasa Arab dari bahasa resmi negara.

Undang-undang yang didukung oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu itu disetujui dalam sebuah voting di parlemen Israel, dengan 62 anggota menerima dan 55 anggota lainnya menolak. Dua anggota parlemen menyatakan abstain.

Sejumlah anggota parlemen Arab melakukan protes dan bahkan merobek-robek kertas setelah voting berlangsung. Ayman Odeh, pemimpin politsi Arab di Parlemen Israel bahkan membawa bendera hitam saat berpidato, sembari memperingatkan efek negatif hukum itu.

"Ini undang-undang setan," kata Odeh sembari menambahkan bahwa "bendera hitam berkibar di atas undang-undang itu."

"Hari ini saya harus mengatakan kepada anak-anak saya, juga kepada anak-anak Palestina di kota-kota Arab di negeri ini bahwa negara sudah menyatakan bahwa kita tak diinginkan di tanah ini," lanjut Odeh dalam sebuah pernyataan resmi usai voting di parlemen.

"Negara telah mengesahkan undang-undang dari supremasi Yahudi dan kita akan selalu menjadi warga kelas dua," imbuh dia.

Benny Begin, putera mantan Perdana Menteri Israel Menachem Begin dan pendiri Partai Likud yang juga menaungi Netanyahu, abstain dalam voting tersebut. Ia memperingatkan bahwa UU tersebut semakin menjauhkan Partai Likud dari hak asasi manusia.

"Ini bukan keputusan yang saya harapkan dari para pemimpin Likud," tegas dia.

Sementara, di sisi lain, Perdana Menteri Netanyahu merayakan undang-undang itu dengan berapi-api.

"Ini adalah momen menentukan dalam catatan perjalanan Zionisme dan sejarah negara Israel," kata Netanyahu usai voting, "Israel adalah negara bangsa dari orang Yahudi, yang menghormati hak individu semua warganya."

"Saya ulangi, ini adalah negara kami, negara Yahudi," tegas dia.

"Akhir-akhir ini ada beberapa orang yang ingin mengganggu hal ini dan karenanya ingin merusak dasar-dasar eksistensi serta hak kami," lanjut Netanyahu.

"Jadi hari ini kami membuat undang-undang. Ini negara kami. Ini bahasa kami. Ini lagu kebangsaan kami dan ini bendera kami. Hidup negara Israel!" pekik Netanyahu.

Undang-undang itu sendiri, menurut ABC, sifatnya simbolis. Di dalamnya disebutkan bahwa "Israel merupakan tanah air orang Yahudi dan mereka memiliki hak ekslusif untuk menentukan nasib sendiri di dalamnya."

Dalam undang-undang itu bahasa Arab juga dicabut dari daftar bahasa resmi bersama bahasa Ibrani. Kini bahasa Arab hanya diberi status "bahasa istimewa" dan masih bisa digunakan dalam lembaga-lembaga resmi Israel.

Warga Arab di Israel diperkirakan berjumlah 1,8 juta jiwa, sekitar 20 persen total 9 juta populasi di negara itu. Karenanya undang-undang ini diyakini akan membuat warga minoritas Arab semakin merasa tersisihkan.

"Dengan keterkejutan dan kedukaan, saya mengumumkan matinya demokrasi," cetus Ahmed Tibi, seorang politikus Arab di Israel.

Organisasi American Jewish Committe (AJC), yang beberapa pekan lalu menjadi sorotan di Indonesia karena mengundang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf ke Yerusalem, juga mengecam pengesahan undang-undang itu.

AJC dalam pernyataan resminya mengaku "sangat kecewa" dengan pengesahan undang-undang tersebut karena "membawa risiko terhadap komitmen para pendiri Israel akan negara yang Yahudi sekaligus demokratis."