Suara.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyayangkan tidak lagi beroperasinya alat pendeteksi dini tsunami atau Bouy, menyusul musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Tengah.
Dia menyampaikan, alat pendeteksi tsunami yang biasa diletakkan di laut itu memang sudah lama tak beroperasi sejak tahun 2012 lalu.
"Jadi enggak ada buoy tsunami di Indonesia, sejak 2012 bouy Tsunami sudah tidak ada yang beroperasi sampai sekarang, ya tidak ada," kata Sutopo di gedung BNPB, Jakarta Timur, Minggu (30/9/2018).
Menurutnya, keberadaan alat tersebut sangat penting untuk bisa memberikan sinyal apakah gempa bumi bisa berpeluang atau tidak menimbulkan tsunami, terutama di kawasan perairan Indonesia.
"Ya kalau menurut saya memerlukan sangat memerlukan, wilayah Indonesia itu yang rawan tsunami kejadian tsunami sering terjadi dan menimbulkan banyak korban. Di satu sisi pengetahuan masyarakat, sikap perilaku antisipasi tsunami masih sangat minim kita memerlukan deteksi tsunami yang ditempatkan di laut," kata dia.
Dia pun menyampaikan, alasan tak lagi dioperasikannya alat tersebut karena anggaran yang butuhkan untuk pembiayaan bouy dari tahun ke tahun semakin menurun.
"Mengapa dari 2012 sampai sekarang belum diadakan ya mungkin sangat terkait dengan asal pendanaan. Kalau kita melihat ya pendanaan apalagi turun setiap tahun. Dulu sempat hampir mendekati Rp 2 triliun tahun ini hanya Rp 700 M (miliar). Nah ini jadi kendala, di satu sisi ancaman bencana meningkat, masyarakat yang terpapar teresiko semakin meningkat, kejadian bencana meningkat," katanya.
Namun demikian, Sutopo meminta agar awak media menanyakan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) karena lebih berwenang memberikan jawaban terkait alasan tak lagi dioperasikannya bouy untuk memberikan sinyal ancaman bencana tsunami.
"Detail dan sebagainya bisa ditanyakan kepada BMKG karena yang mengurusi semua terkait Indonesia tsunami early warning sistem di Indonesia itu dikoordinir di BMKG," kata dia.
