KPK Sebut Aliran Suap Jual Beli Jabatan Mengalir ke Acara PDIP di Jakarta

Agung Sandy Lesmana, Welly Hidayat

Jum'at, 30 November 2018 | 19:22 WIB
KPK Sebut Aliran Suap Jual Beli Jabatan Mengalir ke Acara PDIP di Jakarta
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta. [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Nico Siahaan sebagai saksi terkait kasus suap jual-beli jabatan yang telah menjerat Bupati nonaktif Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, alasan Nico diperiksa lantaran dianggap tahu soal penyelengaraan kegiatan partai politik pada bulan Oktober 2018.

"KPK mendalami pengetahuan saksi (Nico Siahaan) tentang penyelenggaraan kegiatan partai politik di bulan oktober 2018," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, dikonfirmasi, Jumat (30/11/2018).

Diketahui, kegiatan tersebut yakni peringatan acara peringatan Sumpah Pemuda yang dilaksanakan PDI Perjuangan di kawasan Jakarta. Menurut informasi, Nico merupakan ketua panitia dalam penyelenggaraan acara tersebut.

Menurut Febri, KPK mulai mendalami penyelenggaran acara yang digarap PDIP lantaran terindikasi menerima sumbangan dana yang berasal dari kasus suap jual-beli jabatan yang kini menjerat Sunjaya.

"Dana diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan partai politik di hari sumpah pemuda tahun 2018. KPK menemukan indikasi sumber dana tersebut terkait dengan fee proyek di Cirebon yang juga menjadi salah satu objek penanganan perkara," tutup Febri.

Sebelumnya, KPK telah Sunjaya dan Sekretaris Daerah PUPR Gatot Rachmanto sebagai tersangka lantaran diduga terlibat dalam kasus suap terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Penetapan itu dilakukan setelah keduanya terjadi operasi tangkap tangan KPK.

Dalam kasus ini, Sunjaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b tindak pidana korupsi dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Gatot Rachmanto, selaku pihak pemberi dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Habib Novel: Aksi Tandingan Reuni Akbar 212 Sarat Muatan Politik

Habib Novel: Aksi Tandingan Reuni Akbar 212 Sarat Muatan Politik

News | Jum'at, 30 November 2018 | 19:08 WIB

Respons Soeharto Dicap Guru Korupsi, Sandiaga: Yang Baik, Kita Ambil

Respons Soeharto Dicap Guru Korupsi, Sandiaga: Yang Baik, Kita Ambil

News | Jum'at, 30 November 2018 | 18:55 WIB

KPK Duga Aliran Suap Bupati Cirebon Mengalir ke PDIP

KPK Duga Aliran Suap Bupati Cirebon Mengalir ke PDIP

News | Jum'at, 30 November 2018 | 18:27 WIB

KPK Usut Perusahaan Migas Diduga Pemberi Suap ke Eni Saragih

KPK Usut Perusahaan Migas Diduga Pemberi Suap ke Eni Saragih

News | Jum'at, 30 November 2018 | 16:15 WIB

Eni Saragih Anggap Surat Dakwaan Belum Lengkap, Ini Jawaban KPK

Eni Saragih Anggap Surat Dakwaan Belum Lengkap, Ini Jawaban KPK

News | Jum'at, 30 November 2018 | 14:55 WIB

Terkini

Hampir 80 Persen Wilayah Garut Rawan Tanah Longsor, BPBD Antisipasi Evakuasi

Hampir 80 Persen Wilayah Garut Rawan Tanah Longsor, BPBD Antisipasi Evakuasi

Jabar | Rabu, 18 November 2026 | 22:58 WIB

Polisi Bongkar Peredaran Sabu dan Ganja di Lereng Gunung Semeru, Dua Pria Ditangkap

Polisi Bongkar Peredaran Sabu dan Ganja di Lereng Gunung Semeru, Dua Pria Ditangkap

Jatim | Rabu, 18 November 2026 | 22:50 WIB

Daftar Bank yang Ditunjuk PBoC Jadi Bank Kliring Yuan

Daftar Bank yang Ditunjuk PBoC Jadi Bank Kliring Yuan

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 22:50 WIB

Subsidi Transportasi yang Menghubungkan Bumi Pertiwi

Subsidi Transportasi yang Menghubungkan Bumi Pertiwi

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 22:27 WIB

Gubsu Bobby Nasution Beri Waktu Seminggu Dinas LHK Pulihkan Lahan yang Rusak di Gunung Sibayak

Gubsu Bobby Nasution Beri Waktu Seminggu Dinas LHK Pulihkan Lahan yang Rusak di Gunung Sibayak

News | Rabu, 18 November 2026 | 21:48 WIB

Printer EcoTank Terbaru Epson Hadir dengan Desain Lebih Ringkas, Mampu Cetak Sampai 50 Ribu Halaman

Printer EcoTank Terbaru Epson Hadir dengan Desain Lebih Ringkas, Mampu Cetak Sampai 50 Ribu Halaman

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 21:43 WIB

Indikasi TPPO di Balik Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, DPR Minta LPSK Lindungi Korban

Indikasi TPPO di Balik Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, DPR Minta LPSK Lindungi Korban

News | Rabu, 18 November 2026 | 21:35 WIB

Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, 322 Rekening Dibekukan Polri

Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, 322 Rekening Dibekukan Polri

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 21:30 WIB

Momen Raffi Ahmad Cs Bagi-bagi Duit Endorse Pemerintah ke Warga Pidie Jaya dan Gayo Lues

Momen Raffi Ahmad Cs Bagi-bagi Duit Endorse Pemerintah ke Warga Pidie Jaya dan Gayo Lues

Entertainment | Rabu, 18 November 2026 | 21:29 WIB

BNN Depok Lakukan Tes Urine Pegawai PPPK Dishub, Ini Hasilnya!

BNN Depok Lakukan Tes Urine Pegawai PPPK Dishub, Ini Hasilnya!

Jabar | Rabu, 18 November 2026 | 21:27 WIB

×