Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Presiden Jokowi mudah diintervensi pemerintah negara lain terkait pembatalan pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.
Sebab, Fadli mendengar adanya informasi Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyebut pembatalan pembebasan otak di balik tragedi bom Bali itu karena desakannya. Scott meminta pemerintah Indonesia mengkaji ulang dengan mempertimbangkan para korban Bom Bali I.
"Ya kalau dilihat dari rangkaian peristiwa dan sekuennya ya bisa saja seperti itu (manut-manut). Apalagi ini ada bukti pers Australia mengatakan bahwa (pembatalan) ini setelah ditekan PM Scott,” kata Fadli, rabu (23/1/2019).
"Itu menurut saya tidak sesuai juga dengan hukum kita. Tidak sesuai juga dengan garis politik luar negeri kita," tambahnya.
Pernyataan PM Scott melalui Australian Associated Press—kantor berita Australia—tersebut dinilai Fadli membuat Indonesia menjadi tidak terlihat kedaulatannya. Padahal menurutnya sebagai sebuah negara, sepatutnya Indonesia tidak boleh bisa diintervensi.
"Kalau seperti itu pemerintah mudah diintervensi kalau angle pemberitaannya begitu dan juga salahi hukum, tidak boleh ada yang bisa pengaruhi atau intervensi apapun persoalannya," ujarnya.
