Suara.com - Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengatakan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz kini dalam kondisi syok dan tertekan pasca menarik ucapannya ada pengerahan di Polres Garut untuk mendukung pasangan Joko Widodo - Maruf Amin.
Haris menuturkan Sulman berada di situasi yang terimpit. Di satu sisi, kata Haris, Sulman memiliki fakta soal adanya ketidaknetralan di institusi kepolisian sebagaimana yang disampaikan dalam konferensi pers pada Minggu (31/3/2019) lalu.
Namun, di sisi lainnya, Haris menduga Sulman juga tertekan dengan situasi pasca dirinya dipanggil oleh Polda Jabar untuk mengurus mutasi jabatan dari Kapolsek Pasirwangi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.
"Hari Senin (1/4/2019) dia ke Polda Jabar dalam rangka lapor mutasi salah satu tugas di bidang lalu lintas. Dalam kurun beberapa jam dia memutuskan memberikan pernyataan (klarifikasi). Dugaan saya ada dialog yang mendalam dengan sejumlah pejabat yang levelnya jauh diatas dia," kata Haris di Kantor Rujak Center for Urban Studies, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2019).
Kendati begitu, Haris tidak memastikan adanya tindakan intimidatif yang dilakukan pejabat kepolisian Polda Jabar kepada Sulman. Namun, kata Haris, berdasarkan pengakuan Sulman kepada dirinya, Sulman mengaku sempat diwawancara sejumlah pejabat di Polda Jabar saat mengurus laporan mutasi jabatan.
"Dan dia (Sulman) menyebutkan beberapa hal lain, tidak termasuk intimidasi, tetapi membuat dia banyak berfikir tentang bagaimana baiknya dalam hal itu dia memilih membuat pernyataan bantahan," ungkapnya.
"Ya mungkin dia under presure. Saya enggak bisa bilang bentuknya seperti apa. Ada juga mungkin informasi yang dia dapat di Polda Jabar yang membuat dia berfikir," imbuhnya.
Haris sendiri kekinian masih meyakini pengakuan Sulman diawal yang menyebut adanya ketidaknetralan di dalam institusi kepolisian. Sebab, Haris mengaku sebelum Sulman menggelar konferensi pers terkait adanya ketidaknetralan tersebut Sulman sudah jauh-jauh hari bercerita kepada dirinya terkait persolan itu.
"Meskipun dia bukan perwira, saya orang yang respek dengan dia. Dia biasa berdiskusi soal penegakan hukum. Dia sudah cerita berminggu-minggu sebelum dia buka (konferensi pers). Dia sharing sama saya berbagai informasi," tutur Haris.
Untuk itu, Haris meminta sebaiknya lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan lainnya bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan terkait adanya ketidaknetralan itu. Sebab, kata Haris, ini bukan soal perkara Sulman memakan turut melibatkan institusi kepolisian negara.
"Saya mengusulkan sebaiknya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, Bawaslu, dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara itu bisa duduk bersama, karena ini bukan soal Sulman Aziz," tutupnya.
TERPOPULER
