Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan Wali Kota Dumai Zulkifli AS sebagai tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai. Bahkan, KPK menjerat Zufkifli dalam dua perkara sekaligus.
"Kami tetapkan Wali Kota Dumai ZAS (Zulkifli AS) tersangka dalam dua perkara gratifikasi dan suap," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019).
Laode menjelaskan kontruksi perkara terhadap Zulkifli lantaran telah memberikan uang suap Rp 550 juta kepada mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo.
Menurutnya, suap tersebut diberikan agar Yaya cepat memuluskan anggaran DAK di Dumai.
Selain itu, Zulkifli menerima sejumlah uang Rp 50 juta dan fasilitas hotel di Jakarta. Penerimaan gratifikasi itu sangat berlawanan dengan jabatannya sebagai Wali Kota Dumai.
Dalam kasus ini, Zulkifli dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b dan Pasal 12 B atau Pasal 11 atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Penetapan status tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus suap yang menjerat anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Amin Santono, Yaya Purnomo, Konsultan bernama Eka Kamaludin, dan kontraktor Ahmad Ghiast.
Keempat orang tersebut telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Amin Santono dan Eka Kamaludin dihukum 8 tahun pidana penjara, Yaya Purnomo 6,5 tahun pidana penjara dan Ahmad Ghiast dihukum 2 tahun pidana penjara.
Baca Juga: TKN Bantah Tudingan Marwan Batubara soal Dugaan Korupsi Jokowi
