Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan buka suara setelah dirinya menjadi salah satu target pembunuhan pada aksi 22 Mei lalu. Luhut menilai ancaman menjadikannya sasaran untuk dibunuh merupakan cara yang kampungan.
Menurutnya masyarakat yang menolak hasil Pilpres 2019 bisa diselesaikan dengan mengadukan persoalan tersebut ke MK.
"Untuk apa buat seperti itu?. Kalau kita beda pendapat dalam demokrasi bukan dengan cara kayak gitu. Kan kampungan cara begitu dan pasti ketahuan," ujar Luhut seperti diberitakan Antara, Kamis (30/5/2019).
Saat aktif sebagai tentara, Luhut mengatakan dirinya sering mendengar ancaman dengan desing peluru di Timor Timur. Namun, ia mengaku heran jika hal serupa terjadi di Jakarta, di era demokrasi.
Pikiran untuk membunuh karena perbedaan pendapat, kata Luhut, seharusnya tidak terjadi di era demokrasi.
"Kalau di daerah seperti gini, di Jakarta, di era demokrasi gini, masih ada pikiran seperti itu, saya pikir kampungan itu," ujarnya lagi.
Luhut menyesalkan adanya ancaman pembunuhan dalam aksi demonstrasi yang berakhir ricuh pada 22 Mei di Jakarta itu.
"Yang saya sayangkan sebenarnya kenapa sih mesti ancam-ancam. Orang saya kenal juga kok, memang gampang bunuh orang?," ujar Luhut.
Mantan Menko Polhukam itu meyakini cepat atau lambat dalang utama kelompok penunggang gelap aksi massa 22 Mei 2019 di Jakarta akan terungkap.
Baca Juga: Neno Hingga Mien Uno Hadiri Doa Bersama untuk Korban Kerusuhan 22 Mei
"Hanya soal waktu saja, jadi tidak bisa berkelit. Saya lihat ini Pak Tito (Kapolri) 'very very professional'," kata dia.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada empat tokoh nasional yang diancam akan dibunuh pada saat 22 Mei lalu. Kempatnya adalah, Menko Polhukam Wiranto, Luhut B. Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.
