MA Tolak Kasasi Jokowi, Kebakaran Hutan Tanggungjawab Pemerintah

Reza GunadhaRia Rizki Nirmala Sari Suara.Com

Senin, 19 Agustus 2019 | 14:47 WIB

MA Tolak Kasasi Jokowi, Kebakaran Hutan Tanggungjawab Pemerintah — Ilustrasi kebakaran hutan. (Antara)

Namun, pada 19 September 2017, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan nomor perkara 36/PDT.G-LH/2017/PT PLK.

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Komentar

Berikan komentar disini >

BERITA TERKAIT

Polda Kalbar Sudah Tangkap 30 Tersangka Kasus Karhutla

Polda Kalbar Sudah Tangkap 30 Tersangka Kasus Karhutla

15 Agustus 2019 | 14:47 WIB WIB

Tragis, Biaya Berobat Penyakit karena Kebakaran Hutan Hampir Rp 2 Triliun

Tragis, Biaya Berobat Penyakit karena Kebakaran Hutan Hampir Rp 2 Triliun

19:24 WIB

Tak Diatasi, Kebakaran Hutan Bisa Sebabkan ISPA yang Berujung Kematian

Tak Diatasi, Kebakaran Hutan Bisa Sebabkan ISPA yang Berujung Kematian

13:28 WIB

Pastikan Titik Api di Gunung Sumbing Padam, Tim Gabungan Lakukan Penyisiran

Pastikan Titik Api di Gunung Sumbing Padam, Tim Gabungan Lakukan Penyisiran

13:57 WIB

REKOMENDASI

Setelah Yovie Widianto Rangkap Jabatan: Komisaris BUMN Jadi Tempat Balas Budi Rezim Politik

Setelah Yovie Widianto Rangkap Jabatan: Komisaris BUMN Jadi Tempat Balas Budi Rezim Politik

Dari Yovie Widianto hingga Wamen Rangkap Jabatan Komisaris: BUMN Bukan Milik Rezim!

Dari Yovie Widianto hingga Wamen Rangkap Jabatan Komisaris: BUMN Bukan Milik Rezim!

Ditangkap Hidup, Pulang Mengenaskan: Dugaan Keterlibatan TNI di Balik Kematian Abral Wandikbo

Ditangkap Hidup, Pulang Mengenaskan: Dugaan Keterlibatan TNI di Balik Kematian Abral Wandikbo

TERKINI

Sebut Alasan Hakim Tak Rasional, ICW Komentari Vonis 16 Tahun Zarof Ricar

Sebut Alasan Hakim Tak Rasional, ICW Komentari Vonis 16 Tahun Zarof Ricar

News | 16:01 WIB

Mendagri Minta DPRD Sinergi dengan Kepala Daerah untuk Memperkuat Kemandirian Fiskal

Mendagri Minta DPRD Sinergi dengan Kepala Daerah untuk Memperkuat Kemandirian Fiskal

News | 15:49 WIB

Mengatasi Error SPMB Jawa Barat 2025, Kendala Teknis Bisa Segera Lapor

Mengatasi Error SPMB Jawa Barat 2025, Kendala Teknis Bisa Segera Lapor

News | 15:47 WIB

'Pak, Belikan Lego!' Video Bocah 'Todong' Presiden Prabowo di Rusia

'Pak, Belikan Lego!' Video Bocah 'Todong' Presiden Prabowo di Rusia

News | 15:43 WIB

Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli, Komisi III DPR: Tepat! Polri hingga KPK Harus Dimaksimalkan

Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli, Komisi III DPR: Tepat! Polri hingga KPK Harus Dimaksimalkan

News | 15:29 WIB

10 Negara Adidaya Militer: Siapa Saja Penguasa Langit, Darat dan Laut Selain Iran dan Israel?

10 Negara Adidaya Militer: Siapa Saja Penguasa Langit, Darat dan Laut Selain Iran dan Israel?

News | 15:28 WIB

Kenapa Satgas Saber Pungli 'Warisan' Jokowi Dianggap Gagal dan Dibubarkan Prabowo?

Kenapa Satgas Saber Pungli 'Warisan' Jokowi Dianggap Gagal dan Dibubarkan Prabowo?

News | 15:24 WIB

Geger Ijazah Jokowi, Benarkah Dicetak di Pasar Pramuka?

Geger Ijazah Jokowi, Benarkah Dicetak di Pasar Pramuka?

News | 14:48 WIB

Kasus Baru, KPK Selidiki Dugaan Korupsi pada Penentuan Kuota dan Penyelenggaraan Haji di Kemenag

Kasus Baru, KPK Selidiki Dugaan Korupsi pada Penentuan Kuota dan Penyelenggaraan Haji di Kemenag

News | 14:42 WIB

Jelaskan Hierarki Aturan, Ahli Sidang Hasto: SOP Lembaga Tak Bisa Kalahkan Undang-undang

Jelaskan Hierarki Aturan, Ahli Sidang Hasto: SOP Lembaga Tak Bisa Kalahkan Undang-undang

News | 14:41 WIB

Tampilkan lebih banyak