Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merespons pernyataan pentolan Front Pembela Islam Habib Rizieq yang mengkritik gaji anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Terkait kritikan itu, Tjahjo menganggap Rizieq tidak memahami fungsi dan tugas lembaga BPIP.
"Saya kira yang mengkritik BPIP, dia (Habib Rizieq) belum paham mengenai fungsi dan tugas BPIP," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019)
Tjahjo menegaskan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal adalah ideologi negara yang sudah final. Bahkan kata Tjahjo, setiap keputusan politik pembangunan harus diimplementasikan dengan Pancasila.
"Urusan Pancasila, UUD 45, NKRI Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah final, baik sebagai ideologi negara, dan setiap keputusan politik pembangunan di semua tingkatan itu harus diimplementasikan dengan Pancasila," kata dia.
Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan itu mengatakan anggota BPIP berisi tokoh-tokoh hingga mantan Presiden. Karena itu kata Tjahjo, jika ada yang mempermasalahkan kehadiran BPIP, sama saja mempermasalahkan Pancasila.
"Jadi BPIP itu berisi tokoh-tokoh sampai seorang mantan presiden pun, tokoh yamg ada mau, itu kan demi untuk menjaga keutuhan kebersatuan bangsa dan negara ini. Kalau ada yang mempermasalahkan BPIP, sama saja permasalahkan Pancasila. Padahal itu sudah final Pancasila itu," kata dia.
Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab menyinggung soal pembentukkan Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rizieq menilai rezim Jokowi tidak memahami hakikat Pancasila. Pasalnya kata dia, hakikat Pancasila adalah dasar negara bukanlah pilar negara.
"Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar negara Indonesia bukan pilar negara, mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar Negara Republik Indonesia," ujar Rizieq dalam rekaman video yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).
Bahkan kata Rizieq, ironisnya justru rezim perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis yang mulai berkuasa sejak reformasi latin kiri 1998 yang merasa paling NKRI dan paling Pancasila, yang telah dengan sengaja menggeser Pancasila yang berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa dari dasar negara menjadi pilar negara.
Ia pun menyinggung anggota BPIP yang digaji Rp 100 juta per bulan, namun tidak paham eksistensi Pancasila. Sebab kata dia, kehadiran BPIP hanya menonton dagelan penghianatan pergeseran dari dasar negara menjadi pilar negara.
"Lebih parahnya lagi rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat dengan BPIP. Dengan anggota yang tidak paham eksistensi Pancasila, tapi digaji lebih dari 100 juta rupiah. Mereka di gaji Rp 100 juta perbulan nya hanya untuk menonton dagelan penghianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara," katanya.
TERPOPULER
