Suara.com - Perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penyelesaian masalah-masalah yang bergulir di Bumi Cenderawasih. Setidaknya ada delapan tuntutan yang dibubuhkan mereka untuk sampai dan dibaca oleh Jokowi.
Perwakilan yang tergabung ke dalam forum Pimpinan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) berkesempatan untuk melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko. Di sana, mereka menyampaikan aspirasi yang sudah ditampung dari masyarakat Papua.
"Berdasarkan undang-undang kami adalah representasi rakyat sehingga tidak salah kalau kami difasilitasi secara langsung menyerahkan persoalan ini ke presiden," kata Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa, di Kantor KSP, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
Salah satu yang masuk ke dalam poin tuntutan mereka ialah mengharapkan adanya dialog antara pemerintah pusat dengan seluruh elemen masyarakat Papua, termasuk dengan kelompok gerakan separatis Papua seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Selain itu juga mereka berharap adanya revisi otonomi khusus Papua.
Berikut ialah delapan tuntutan yang disampaikan kepada Jokowi:
1. Dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau bersebrangan seperti ULMWP dan KNPB. Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah Papua.
Kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyarakat.
2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otsus Papua.
3. Menarik pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat
Baca Juga: Papua Minta Dialog seperti Aceh dan GAM, Libatkan Finlandia untuk Penengah
4. Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat.
5. Meminta kepada presiden Indonesia melalui Mendagri dan kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa Papua dan Papua Barat untuk mendapatkan jaminan keamanan.
6. Mendorong terbentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.
7. Meminta Mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/walikota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan Papua dan Papua barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tanah Papua.
8. Penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar.
