Suara.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai ide Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengubah istilah radikalisme menjadi manipulator agama merupakan upaya untuk menjaga stabilitas politik.
Meski, kata Boni, untuk merealisasikan ide Jokowi itu tidak lah sederhana. Bahwa radikalisme agama secara termonilogis merupakan upaya untuk mengubah ideologi bangsa dengan cara-cara fundamental.
Sedangkan, menurut Boni, manipulasi agama itu sendiri ialah merupakan modus yang digunakan oleh kelompok radikalisme agama.
"Manipulasi agama, menurut saya bagian dari modus operandi cara kerja dari kelompok radikalisme agama. Istilah Presiden sebenarnya untuk mengurangi sedikit tensi, tetapi memunculkan efek ganda. Saya kira tidak mudah, radikalisme itu fakta yang tidak bisa disederhanakan," kata Boni dalam diskusi bertajuk 'Radikalisme atau Manipulasi Agama?' di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).
Terkait itu, Boni menyatakan setuju dengan ide Jokowi untuk mengubah istilah radikalisme menjadi manipulator agama. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi merupakan upaya untuk menjaga stabilitas politik.
"Saya menyetujui istilah presiden untuk melunakkan istilah tersebut untuk menjaga stabilitas atau ekosistem politik. Saya kira LPI jauh hari sudah memprediksi ada segregasi antara nasionalis dan fundamentalisme agama yang mewarnai dinamika Pemilu 2019," ujarnya.
Ia mengungkapkan, bahwa upaya Jokowi dalam memberantas paham radikalisme pun tercerminkan dalam komposisi susunan menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM). Misalnya, dengan menempatkan Jenderal Purn TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.
"Fachrul Razi dengan latar militer punya kapasitas untuk itu. Harapan-harapan itulah yang membuat kita tersenyum, meski sempat mengagetkan. Setelah ditelusuri lebih dalam, ada visi besar tentang agenda besar merespon dinamika radikalisme agama di Indonesia," tandasnya.
Baca Juga: Jokowi Sebut Radikalisme Sebagai Manipulator Agama, Ini Kata Wamenag
