Suara.com - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritisi pemberian grasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Menurutnya, seorang koruptor tak pantas untuk mendapatkan grasi dari presiden.
Hal itu disampaikan oleh Ferdinand melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean2. Ia menegaskan tidak ada alasan apapun untuk memberikan grasi kepada seorang koruptor.
"Apapun alasannya, terpidana koruptor tak layak dapat grasi," cuit Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Rabu (27/11/2019).
Ferdinand menjelaskan, pada 2016 lalu Mahkamah Agung telah memutuskan untuk memperberat masa hukuman Annas Maamun, yakni ditambah satu tahun sehingga total hukuman penjara menjadi 7 tahun.
Namun, kini Jokowi memberikan grasi melalui Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019. Keputusan itu ditandatangani oleh Jokowi pada 25 Oktober 2019.
"Februari 2016, Mahkamah Agung memperberat hukuman AM 1 tahun menjadi 7 tahun. Untuk pemberian grasi, presiden harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan hukum dari MA. Jadi terkesan MA konflik sendiri," ungkap Ferdinand.
Untuk diketahui, grasi yang diberikan Presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari pidana penjara tujuh tahun menjadi enam tahun. Namun, pidana denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan tetap harus dibayar.
Adapun pertimbangan pemberian grasi tersebut di antaranya sebagai warga binaan Lapas Sukamiskin, yang bersangkutan sudah uzur, sakit-sakitan, dan selama di lapas berkelakuan baik.
Saat itu Annas Maamun divonis enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung terkait perkara suap alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi Riau, pada Rabu (24/6/2015). Kemudian dari putusan kasai di Mahkamah Agung, hukuman Annas diperberat menjadi 7 tahun penjara.
Baca Juga: Heboh soal Agnez Mo, Pakar Jelaskan Asal-Usul yang Disebut Orang Indonesia
