Suara.com - Sejumlah pihak, termasuk pimpinan DPRD Jakarta menolak pembangunan hotel di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM). Bentuk penolakan yang dilakukan pimpinan DPRD Jakarta adalah memangkas anggaran untuk revitalisasi TIM.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pihak yang bertanggung jawab dengan proyek revitalisasi TIM justru 'ngambek' karena penolakan itu. Terlebih anggaran Rp 400 miliar telah dihilangkan.
Saat rapat pembahasan anggaran di komisi B, Sekretaris Komisi, Pandapotan Sinaga mengatakan banyak seniman yang tidak mengizinkan Jakpro mengerjakan proyek revitalisasi TIM. Pasalnya perusahaan plat merah itu dianggap tidak mengerti soal pembanguan lokasi pusat seni dan budaya.
"Ada penolakan seniman kan jakpro enggak boleh masuk," ujar Pandapotan di ruang komisi B, Jumat (29/11/2019).
Menanggapi itu, Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto yang turut hadir saat rapat memberikan tanggapan. Ia menyatakan siap melepas proyek revitalisasi TIM.
"Ya enggak apa-apa Pak kalau ada yang mau gantikan (mengerjakan proyek revitalisasi TIM)," kata Dwi.
Mendengar hal itu, Pandapotan kembali menimpali. Politikus PDI Perjuangan itu menganggap proyek tak bisa dialihkan karena Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 200 miliar sudah dibayar.
"Kalau kata saya enggak mungkin diberhentikan karena PMD sudah masuk," balas Pandapotan.
Dwi menyatakan keseriusannya melepas proyek revitalisasi TIM. Ia bahkan menyatakan akan mengembalikan PMD itu.
"Saya balikin PMD-nya saya kasih ke yang mau menggantikan," ucap Dwi.
Akhirnya Pandapotan menyatakan revitalisasi TIM tak mungkin dihentikan atau dialihkan. Pasalnya APBD DKI tahun 2019 sudah disetor dan revitalisasi sudah berjalan sampai tahun 2021. Ia menegaskan yang ditolak hanya pembangunan hotelnya saja.
"Jadi revitalisasi TIM tidak mungkin dihentikan. Jadi kami hanya menolak pembangunan hotelnya saja. Rencana pembangunan hotelnya sudah kami hentikan."
TERPOPULER
