Suara.com - Mantan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat Taufiqurrahman mengomentari pernyataan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany terkait saksi terhadap William Aditya Sarana.
Awalnya Tsamara membuat pernyataan yang membela William. Pembelaan itu diunggah ke Twitter pada Senin (2/12/2019).
"Tugas paling penting wakil rakyat itu bekerja memastikan kepentingan publik seperti mengawal anggaran. Kini sosok yang berani bongkar kejanggalan anggaran seperti William justru dinyatakan bersalah. Silahkan publik menilai. Tapi saya tau William tidak sendiri," tulis @TsamaraDKI.
Taufiqurrahman kemudian menanggapi pernyataan Tsamara dan menyebut PSI bersikap 'playing victim' melalui kicauan yang diunggah ke akun Twitter pribadinya, Senin (2/12/2019).
"Wah sekarang mau playing victim, minta simpati karena ngerasa sudah kerja bener tapi malah disalahin. Bedain mana substansi mana teknis aja kalian masih bingung. Kasus di DKI bukan pengawalan tapi insinuasi," tulis @taufiqrus.
Selain menyebut kasus pengungkapan anggaran DKI hanya sebagai tuduhan tersembunyi, Taufiqurrahman juga mengatakan bahwa PSI tebang pilih dalam mengawal anggaran.
"Aneh kalian ini kawal anggaran tebang pilih, coba itu kritisi APBN berani gak?" ujar Taufiqurrahman.
Hanya dalam waktu satu jam setelah diunggah, kicauan Taufiqurrahman telah mendapatkan hampir 400 like dan 200 retweet.
Dikutip dari partner Suara.com, Covesia, Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menyebut William Aditya Sarana melakukan kesalahan ringan saat mengunggah anggaran lem Aibon Rp 8,2 miliar milik Pemprov DKI.
Baca Juga: Rapat Perdana Erick Thohir dengan Komisi VI DPR RI
"Paling berkisar itu (teguran), hanya kesalahan ringan. Kalau dianggap kekeliruan, ya kekeliruan ringan. Ini berlaku untuk semua termasuk saya," ucap Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi, Jumat (29/11/2019).
Menurutnya, William tak akan diberi sanksi berat meski dinyatakan bersalah saat mengunggah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemprov DKI yang akhirnya membongkar soal adanya anggaran besar lem aibon untuk sekolah di wilayah Jakarta Barat itu.
