Soal Uighur, PBNU: Jangan jadi Corong China dan Penari Amerika

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi mengimbau ormas-ormas Islam di tanah air untuk tidak menjadi 'corong' bagi China maupun Amerika.

Hal tersebut disampaikan Masduki dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Resonansi TV pada Jumat (20/12/2019).

Awalnya Masduki menyebut bahwa Xinjiang tempat tinggal muslim Uighur merupakan titik strategis dalam konteks perang dagang antara China dan Amerika Serikat.

Saat disinggung tentang MUI, NU dan Muhammadiyah yang diseret-seret dalam persoalan Uighur, Masduki mengatakan bahwa itu merupakan alat perang yang digunakan pihak Barat.

"Secara Asian Wallstreet Journal akan bekerja sebagai wartawan profesional, pasti. Tetapi lepas dibalik itu semua pasti ada kepentingan yang lebih besar," ujar Masduki.

Ia pun membantah adanya gelontoran dana yang dituduhkan kepada pihak MUI, NU maupun Muhammadiyah terkait persoalan Uighur.

Masduki tidak menutup kemungkinan MUI dan NU akan melayangkan surat keberatan kepada Wallstreet Journal terkait tuduhan tersebut. Tapi pihaknya masih perlu berkoordinasi lebih lanjut.

Ia menduga, "Jangan-jangan kenapa kami dituduh seperti itu karena kami tidak menjadi bagian dari corong dari pihak Barat dalam melakukan perang terhadap China. Atau jangan-jangan juga mungkin kami dianggap tidak membantu dan menguntungkan sehingga kredibilitasnya dihancurkan seperti itu."

Masduki berpendapat bahwa mereka punya hak untuk membantah atas pemberitaan yang tidak benar tersebut.

Ia menghimbau kepada ormas-ormas di Indonesia untuk tidak menjadi pendukung dari kedua belah pihak baik China maupun Amerika.

"Ormas Islam, dalam bahasa kami, tidak akan pernah mau menjadi penari atas gendangnya Amerika. Tapi juga kami tidak mau menjadi corongnya China," kata Masduki.

Ia menambahkan, "Kami bersama pemerintah kami, memainkan diplomasi seperti apa, kami akan taat kepada pemerintah Indonesia dalam diplomasi. Tapi intinya tetap kami akan berjuang bersama pemerintah agar masyarakat di Xinjiang bisa hidup hak-haknya."