Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku sudah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait persoalan banjir di Ibu Kota pada Kamis (8/1/2020).
Dalam diskusinya dengan Anies, ia mengaku sudah tidak ada perbedaan terkait program naturalisasi atau normalisasi sungai. Sebab kedua program tersebut membutuhkan pelebaran sungai.
"Kami diskusi (dengan Anies). Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi, kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Bahkan, kata Basuki, dirinya dan Anies akan mengecek kondisi sungai mulai dari Sukamahi-Ciawi sampai ke Jakarta.
"Kami sudah buat jadwal dengan gubernur untuk cek lapangan bersama dari Sukamahi -Ciawi turun ke bawah. Kami sedang cari waktu berdua," kata dia.
Basuki menuturkan sejak awal tak masalah dengan istilah program normalisasi atau naturalisasi. Menurutnya yang berbeda terminologinya.
"Hanya terminologi yang berbeda-beda. Tapi sama, tidak ada perbedaan yang mendasar secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau gak dibeton akan jebol," tutur Basuki.
Tak hanya itu, ia mengatakan dalam rapat Jokowi meminta agar ada kesepakatan dengan Pemprov DKI Jakarta terkait siapa yang mempekerjakan program tersebut. Sebab, selama ini pengerjaan dilakukan oleh siapa pihak yang pertama kali melakukannya.
"Selama ini kesepakatan kami siapa yang duluan masuk, masuk. Asal jangan dobel karena korupsi. Saya dulu sering ketemu dengan kepala dinas di lapangan nggak masalah," ucap Basuki.
Baca Juga: Anies Baswedan: Normalisasi Sungai Programnya Menteri PUPR
"Yang penting jangan ada yang tidak ditangani, dan jangan ada yang ditangani dobel. Kami komunikasi terus. Agar ada kesepakatan tanggung jawab antara pemprov 13 sungai. Kami akan kolaborasi dengan pemprov untuk laksanakan penanganan banjir jangka panjang lebih cepat," imbuh dia.
