REGIONAL:
Suara.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman enggan mengomentari soal pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut kasus pelanggaran HAM peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat.
Dalih pihak Istana tak mau berkomentar banyak karena telah menyerahkan penanganan kasus pelanggaran HAM berat kepada Mnteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.
"Saya sudah bicara dengan Menkopolhukam agar beliau yang menangani problem terkait dengan ini, problem pelanggaran ham tersebut," ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Diketahui, pernyataan kontroversi Jaksa Agung ST Burhanuddin soal tragedi kemanusian Semanggi I dan II kini menjadi polemik di masyarakat bahkan mengundang reaksi keras dari keluarga korban pelanggaran HAM berat.
Lantaran dipercaya untuk menyelesaikan, kata Fadjroel, nantinya Mahfud akan menjelaskan terkait polemik ucapan Burhanuddin soal pelanggaran HAM peristiwa Semanggi I dan Semanggi II.
"Jadi nanti pak Menkopolhukam yang akan memberi jawaban secara langsung terkait hal tersebut," katanya.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin memamparkan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu saat raker dengan Komisi III DPR RI. Dalam paparannya, Burhanuddin berujar bahwa kasus Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat.
Pernyataan Burhanuddin itu merujuk kepada keputusan rapat paripurna DPR yang tidak ia rinci secara detail kapan waktu rapat yang dimaksud.
"Peristiwa Semanggi II, Semanggi II telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," kata Burhanuddin pada Kamis (16/1/2020).
Burhanuddin sendiri juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai peristiwa Semanggi I dan Semanggi II secara khusus. Dalam paparannya, Burhanuddin hanya menjelaskan mengenai hambatan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.
Setidaknya ada sejumlah hambatan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang disebutkan Burhanuddin di antaranya, ketiadaan pengadilan HAM Ad Hoc dan ketidakcukupan alat bukti.
"Untuk peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu sampai saat ini belum ada pengadilan HAM Ad Hoc. Sedangkan mekanisme dibentuknya atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden," katanya.
TERPOPULER
