Anis Kritik Wali Kota Depok: Belum Kunjungi Perumahan Tapi Banyak Bicara

Dany Garjito, Ruhaeni Intan

Kamis, 05 Maret 2020 | 15:12 WIB
Anis Kritik Wali Kota Depok: Belum Kunjungi Perumahan Tapi Banyak Bicara
Anis Hidayah, tetangga warga Depok yang positif virus corona (Screenshot YouTube Najwa Shihab)

Suara.com - Direktur Migrant Care Indonesia, Anis Hidayah melayangkan kritik kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris karena belum mengunjungi perumahan yang menjadi tempat tinggal dua orang warga yang positif terjangkit virus corona. Kritik tersebut bukan tanpa alasan karena menurut Anis, M Idris adalah sosok yang paling banyak bicara soal perumahan tersebut.

"Bahkan sampai saat ini pak wali kota yang paling banyak bicara tentang perumahan kami juga belum datang ke perumahan kami. Padahal hanya empat kilometer dari kantor wali kota," demikian kata Anis saat diundang dalam acara Mata Najwa pada Rabu malam (4/3/2020).

Anis Hidayah sebelumnya sempat mengungkapkan kegelisahannya di media sosial terkait informasi yang simpang siur mengenai perumahan tempat ia tinggal. Informasi tersebut menyebar usai orang-orang mengetahui bahwa dua pasien yang dinyatakan positif terkena virus corona tinggal di perumahan yang sama.

"Yang lebih membuat kami terkejut adalah data pasien itu lengkap sekali dan itu sudah viral saat kami menerima. Nama detail, alamat, dan sebagainya. Kondisi perumahan setelah itu juga penuh dengan media yang menyorot rumah," kata Anis. 

Anis juga menyayangkan sikap pemerintah kota Depok yang banyak mengeluarkan pernyataan menyakitkan terkait pasien maupun lingkungan tempat tinggalnya.

"Statement otoritas dari A sampai Z berbeda-beda dan banyak yang menyakitkan. Menyakitkan bagi pasien, menyakitkan bagi lingkungkan kami, dan itu banyak yang simpang siur," ujarnya.

Ia tidak terima saat Wali Kota Depok menuduh warga perumahannya eksklusif. 

"Statement Wali Kota tempat kami tinggal mengatakan kalau warga di perumahan Studio Alam Indah itu eksklusif. Tidak saling kenal satu dengan yang lain. Padahal, itu tidak sama sekali. Kami itu guyub, saling mengenal, dan banyak ruang untuk kita bertemu," demikian ungkap Anis. 

Akibat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan sembarangan oleh sejumlah pejabat pemerintahan, warga di perumahan terkait kini harus menanggung stigma negatif. 

baca juga

"Kami sudah merasakan banyak sekali kerugian di perumahan kami akibat informasi yang simpang siur ini. Warga di perumahan kami jadi tidak boleh ngantor sampai dapat surat resmi bahwa bebas corona. Selain itu, pada hari Senin dan Selasa, kami kesulitan memesan transportasi online. Banyak yang di-cancel karena ini adalah perumahan Studio Alam Indah yang positif corona. Saya juga mengalami sendiri, anak saya histeris gara-gara ditanya oleh teman-temannya karena tahu dia tinggal di perumahan Studio Alam Indah," kata Anis menerangkan.    

Ditanya Kesiapan Hadapi Corona, Moeldoko Akui Perlu Perbaikan Komunikasi

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengakui bahwa perlu adanya perbaikan dalam komunikasi pasca melihat upaya penanganan virus corona kemarin.

Pasalnya, terdapat sejumlah pernyataan dan sikap pemerintah, baik dari menteri maupun kepala daerah justru membuat masyarakat semakin resah.

Moeldoko mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait penyusunan beberapa protokol penangangan virus corona baru (COVID-19) di Indonesia.

Hal ini disampaikan Moeldoko ketika hadir dalam acara Mata Najwa bertajuk "Melawan Corona" yang tayang pada Rabu (4/3/2020) malam.

Awalnya, Moeldoko menjelaskan, "Pemerintah memiliki strategi penangangan dari awal dengan pengalaman flu burung, SARS dan pada 2019 sudah membuat Instruksi Presiden (Inpres) No.4 2019. Di mana di situ semua kementrian diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat clear dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit pandemi global dan kedaruratan nuklir".

Pembawa acara, Najwa Shihab memotong perkataan Moeldoko, "Pak Moel, dalam evaluasi Anda, negara sudah melakukan yang terbaik, begitu? Karena jubir saja baru ditentukan kemarin".

Moeldoko mengatakan bahwa Kantor Staf Presiden(KSP) sudah membuat PINTER (Pusat Informasi Terpadu) COVID-19 pada tanggal 7 Februari 2020. Semua informasi tentang perkembangan korona disampaikan di sana, kata Panglima TNI ini.

Ia menambahkan, "Sekarang ini diperkuat lagi, soal khusus yang berkaitan dengan penyakit virus corona-nya, ditunjuk oleh Istana, juru bicara Achmad Yurianto. Dia yang menjelaskan secara konkrit bagaimana corona dan penanganannya."

Catatan Redaksi: Jika Anda merasakan gejala batuk-batuk, demam, dan lainnya serta ingin mengetahui informasi yang benar soal virus corona Covid-19, sila hubungi Hotline Kemenkes 021-5210411 atau kontak ke nomor 081212123119.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Komnas HAM Soroti Sejumlah Poin dalam Draf Revisi UU HAM

Komnas HAM Soroti Sejumlah Poin dalam Draf Revisi UU HAM

News | Selasa, 27 Oktober 2026 | 18:33 WIB

Jelang Demo 28 Oktober, Komnas HAM Ingatkan Aparat Bertindak Humanis

Jelang Demo 28 Oktober, Komnas HAM Ingatkan Aparat Bertindak Humanis

News | Selasa, 27 Oktober 2026 | 15:56 WIB

Komnas HAM Terima 2.700 Aduan Konflik Agraria, Bisakah BRAN yang Dipimpin Polisi Jadi Solusi?

Komnas HAM Terima 2.700 Aduan Konflik Agraria, Bisakah BRAN yang Dipimpin Polisi Jadi Solusi?

News | Jum'at, 23 Oktober 2026 | 17:32 WIB

Lapas Overcapacity hingga Sulit Disidak, Komnas HAM: Tata Kelola Pemasyarakatan Perlu Reformasi!

Lapas Overcapacity hingga Sulit Disidak, Komnas HAM: Tata Kelola Pemasyarakatan Perlu Reformasi!

News | Kamis, 01 Oktober 2026 | 19:32 WIB

16 Tahun Perjalanan Mary Jane hingga Bebas, Komnas HAM Soroti Perlindungan Korban TPPO

16 Tahun Perjalanan Mary Jane hingga Bebas, Komnas HAM Soroti Perlindungan Korban TPPO

News | Selasa, 29 September 2026 | 13:15 WIB

Tepis Isu Abaikan Komnas HAM, Ketua Komisi XIII DPR Pastikan Anggaran Justru Ditambah

Tepis Isu Abaikan Komnas HAM, Ketua Komisi XIII DPR Pastikan Anggaran Justru Ditambah

News | Rabu, 16 September 2026 | 18:44 WIB

Penembakan 3 ASN Jayawijaya, Komnas HAM: Tuduhan Intelijen Bukan Alasan Merampas Nyawa

Penembakan 3 ASN Jayawijaya, Komnas HAM: Tuduhan Intelijen Bukan Alasan Merampas Nyawa

News | Senin, 14 September 2026 | 12:24 WIB

Komnas HAM Ungkap Biang Karhutla yang Terus Berulang

Komnas HAM Ungkap Biang Karhutla yang Terus Berulang

News | Jum'at, 04 September 2026 | 08:15 WIB

Bukan Sekadar Bencana Asap, Komnas HAM Soroti Hak 3 Juta Warga Terdampak Karhutla

Bukan Sekadar Bencana Asap, Komnas HAM Soroti Hak 3 Juta Warga Terdampak Karhutla

News | Jum'at, 04 September 2026 | 07:45 WIB

Sederet Program Penting Komnas HAM Anggarannya 'Nol Rupiah', Aduan Rakyat Terancam Terhambat

Sederet Program Penting Komnas HAM Anggarannya 'Nol Rupiah', Aduan Rakyat Terancam Terhambat

News | Selasa, 01 September 2026 | 17:57 WIB

Terkini

Kabar Baik Warga Jakbar! Proyek Pelebaran Jalan Raya Joglo Dilanjutkan Usai Mandek Sejak 2019

Kabar Baik Warga Jakbar! Proyek Pelebaran Jalan Raya Joglo Dilanjutkan Usai Mandek Sejak 2019

News | Selasa, 03 November 2026 | 18:36 WIB

Tito Dorong Percepatan Penanganan Bencana, Daerah Diberi Ruang Tetapkan Status Tanggap Darurat

Tito Dorong Percepatan Penanganan Bencana, Daerah Diberi Ruang Tetapkan Status Tanggap Darurat

News | Selasa, 03 November 2026 | 18:36 WIB

Membaca Pikiran Orang Seperti Membaca Buku: Memahami Bahasa Tubuh Manusia

Membaca Pikiran Orang Seperti Membaca Buku: Memahami Bahasa Tubuh Manusia

Your Say | Selasa, 03 November 2026 | 18:35 WIB

Dari Cabut Izin hingga Kompensasi Korban, Ini 5 Tuntutan Koalisi soal Karhutla

Dari Cabut Izin hingga Kompensasi Korban, Ini 5 Tuntutan Koalisi soal Karhutla

News | Selasa, 03 November 2026 | 18:34 WIB

Dekan FEB Unair: Ekonomi Kuartal III-2026 Tumbuh 5,3 Persen, Investasi dan Manufaktur Menguat

Dekan FEB Unair: Ekonomi Kuartal III-2026 Tumbuh 5,3 Persen, Investasi dan Manufaktur Menguat

Bisnis | Selasa, 03 November 2026 | 18:30 WIB

Sinopsis Love and Wifi in the Palace, Cinta Beda Zaman Lewat Smartphone

Sinopsis Love and Wifi in the Palace, Cinta Beda Zaman Lewat Smartphone

Your Say | Selasa, 03 November 2026 | 18:30 WIB

Bukan Hanya Warga Miskin, Desil 7-8 Juga Diusulkan Dapat BPJS PBI

Bukan Hanya Warga Miskin, Desil 7-8 Juga Diusulkan Dapat BPJS PBI

News | Selasa, 03 November 2026 | 18:28 WIB

Lip Balm Tinted untuk Apa? Intip Manfaat dan 3 Rekomendasinya

Lip Balm Tinted untuk Apa? Intip Manfaat dan 3 Rekomendasinya

Lifestyle | Selasa, 03 November 2026 | 18:25 WIB

Bermain di Teras Saat Hujan, Bocah 12 Tahun di Gandus Palembang Tewas Tersengat Listrik

Bermain di Teras Saat Hujan, Bocah 12 Tahun di Gandus Palembang Tewas Tersengat Listrik

Sumsel | Selasa, 03 November 2026 | 18:21 WIB

MA Batalkan Suket SMA Gibran, Ada Apa dengan Syarat Cawapres 2024?

MA Batalkan Suket SMA Gibran, Ada Apa dengan Syarat Cawapres 2024?

Your Say | Selasa, 03 November 2026 | 18:15 WIB

×