Kelas Menengah 'Rentan Miskin' di Tengah Pandemi COVID-19

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua paket stimulus ekonomi bernilai Rp 405,1 triliun bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Paket stimulus ekonomi tersebut di antaranya adalah kartu sembako dan keringanan pembayaran listrik.

Namun, paket stimulus yang diluncurkan pemerintah ini dinilai 'melupakan kelas ekonomi menengah dan tidak berimbang karena hanya fokus kepada golongan menengah ke bawah dan korporasi'.

BACA JUGA: Kaum Buruh di Tengah Corona: Selama Belum Meninggal, Diminta Terus Kerja

Diberitakan BBC News Indonesia -- Jaringan Suara.com, Bhima Yudhistira Adhinegara, peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa dalam pandemi virus corona seperti sekarang ini, tidak hanya kelas ekonomi miskin saja yang keuangannya terdampak.

Khawatir PHK dan tidak mendapat THR

Dini Afiandi, karyawan di perusahaan angkutan truk memiliki kekhawatiran ekonomi terkait hal ini.

Perempuan dari Tuban, Jawa Timur ini meskipun tidak dirumahkan, ia mengaku khawatir dengan kondisi keuangannya karena pemasukan perusahaan tempatnya bekerja telah berkurang sejak tiga bulan lalu.

Perusahaan tempat Dini bekerja mengandalkan pabrik semen sebagai klien utamanya, namun pabrik tersebut mengurangi produksinya sehingga banyak sopir truk yang kini dirumahkan dan tidak mendapat gaji, kata Dini.

Di tengah penurunan ekonomi akibat wabah virus corona, perempuan berusia 21 tahun itu masih pergi ke kantor dan bekerja, meski atasan membayar gaji dari kantong pribadinya.

"Kalau sepi terus kan…. rumah saya juga masih nyicil, masih angsuran, kerjaan juga kayak gini, biasanya saya bisa membantu cicilan rumah tapi sekarang kan sulit," kata Dini, seperti dikutip dari BBC News Indonesia.

Dini mengetahui bahwa ada kemungkinan ia tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini, mengingat pesanan untuk truk berkurang dan gaji saat ini mengandalkan kebaikan atasannya.

"Kalau THR sepertinya belum tahu, cuma saya juga tidak berharap-berharap banget, kan ini sepi. Yang penting saya masih kerja itu saja sudah Alhamdulillah," katanya.

"Lebaran tahun ini ya sepertinya tidak seheboh dulu, pengeluaran juga tidak harus beli baju, tidak harus mudik juga. Turut prihatin dengan kondisi sekarang."

Di rumahnya, di mana ia tinggal bersama kedua orangtua dan empat saudaranya, ia juga berjualan es batu, tabung gas, dan galon air mineral.

Ia berlangganan listrik sebesar 1300VA setiap bulannya, kategori listrik yang tidak mendapat bantuan pemerintah.

"Kalau [berjualan] es batu kan listriknya harus besar, pake freezer gitu, kalau yang 1300VA tidak dikasih diskon kan kasihan yang berjualan seperti kita," ujarnya.

Dini berharap pemerintah memperhatikan kekhawatiran pekerja seperti dirinya yang saat ini pemasukannya terancam.

"Kalau saya sebagai kelas menengah sih khawatirnya karena pekerjaan itu ya, terus sepi. [Pemerintah] tidak memperhatikan, itu dikira mampu begitu? Padahal seperti kita begini, kan menyicil rumah, ada kekhawatiran PHK kalau kelas menengah," tambahnya.

Apakah pandemi virus corona ini dapat dikategorikan sebagai force majeure?

Raden Soes Hindharno, juru bicara Kemenaker, saat ini pihaknya tengah membahas apakah pandemi virus corona ini dapat dikategorikan sebagai force majeure, sehingga perusahaan yang tidak sanggup membayar THR karyawannya tidak melanggar aturan ketenagakerjaan yang sudah ada.

"Harusnya satu minggu sebelum lebaran perusahaan memberikan gaji ke-13 kepada pekerja, yang jumlahnya satu bulan gaji, kalau tidak diberikan, perusahaan akan diberikan denda. Tapi di era force majeure ini kita memang serba ribet, ini kan kondisi yang darurat atau tidak biasanya," ujar Raden.

"Tapi Kemenaker sebagai mediator di bidang hubungan industrial, tetap meminta kepada pengusaha, tapi dengan kesepakatan, [agar pekerja] di hari raya tentunya tetap mendapatkan hak THR," kata Raden menambahkan.

Cara kelas menengah bertahan hidup

Fransiska Romana (23), warga kelas menengah lainnya mengaku kebingungan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu ini. Warga Sintang, Kalimantan Barat ini bingung lantaran ia dirumahkan sejak Selasa (31/3) dari pekerjaannya sebagai staf pengawas pemilu kecamatan.

Fransiska baru bekerja sejak Februari dan rencananya akan dipekerjakan selama sepuluh bulan untuk membantu pemilihan umum kepala daerah.

Namun masa depan pekerjaannya kini tidak jelas setelah Komisi Pemilihan Umum memutuskan menunda empat tahapan pilkada serentak 2020 pada 24 Maret lalu.

"Karena ada keputusan untuk [tahapan pilkada] itu diundur sehingga kinerja kami juga diundur sampai kasus [wabah virus] corona ini berakhir. Sehingga dikeluarkanlah keputusan kami itu di-off kan, itu belum ditentukan sampai kapan," ujar Fransiska kepada BBC Indonesia (2/4).

"Kami juga bingung apakah kami dapat kompensasi atau gaji atau tidak, ini belum diinformasikan, cuma saya dengar kalau Maret dapat [gaji dari bekerja di bulan Februari], tapi untuk [April] seharusnya gak dapat karena di-off kan, karena dampak corona."

Ia adalah satu dari sekian banyak pekerja pemilihan umum kepala daerah di Indonesia yang untuk sementara dinonaktifkan karena penundaan tahapan pilkada.

Untuk saat ini, Fransiska berencana pulang kampung dan bekerja sebagai penyadap karet di kebun karet milik keluarganya yang telah terbengkalai sejak keluarganya pindah ke kota.

Meski demikian, ia tidak berharap pendapatannya meningkat dari menyadap karet. Perempuan berusia 23 tahun ini adalah tulang punggung di rumahnya, karena ia juga harus membayar untuk kebutuhan orang tuanya yang sudah tua dan tidak lagi bekerja.

"Sekarang masih bingung sebenarnya, saya masih berpikir juga bagaimana cara bertahan hidup, ini masih buntu sekarang, karena mau pulang kampung buat nyerap karet kan, tapi [harga] karet di sini turunnya drastis karena banyak pabrik yang tutup juga [per] tanggal 31 Maret.

Jadi bingung mau mencari pekerjaan apa, karena posisi sekarang cari kerjaan susah, orang pasti tidak buka lowongan pekerjaan di tengah pandemi seperti sekarang," katanya.

Meski dapat digolongkan sebagai kelas menengah karena memiliki rumah dan kebun sendiri, Fransiska mengaku gajinya sebagai staf pengawas pemilu daerah kurang dari upah minimum regional, sehingga ia mengatakan pemerintah layak memberikan bantuan bagi masyarakat yang berada di situasi yang sama seperti dirinya.

"[Kami] layak [dapat bantuan], karena kerjaan saya masih ikatan kontrak, [hanya] 10 bulan dan karena sekarang tidak ada kejelasan, Dibilang kelas menengah mungkin karena tinggal di rumah sendiri, kebutuhan tidak terlalu berat, tapi bagi saya wajar-wajar saja kelas menengah mendapat bantuan.

Kalau di suasana seperti ini mau kelas menengah, kelas bawah juga membutuhkan bantuan," ujar Fransiska.

"Kalau perusahaan suruh gaji penuh, perusahaan pun akan teriak-teriak atau bahkan bisa pailit"

Raden Soes Hindharno mengatakan bahwa telah ada aturan yang mengatur bahwa perubahan besaran upah atau pembayaran upah akibat pandemi Covid-19 dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.

"Kalau perusahaan suruh gaji penuh, perusahaan pun akan teriak-teriak atau bahkan bisa pailit. Kalau pekerja tidak mendapat income juga sama, padahal butuh makan keluarganya. Jadi ada kesepakatan [antara pengusaha dan pekerja] seperti masuk setiap 3 hari sekali, atau [pekerja] dirumahkan tapi digaji 50%," kata Raden, seperti dikutip dari BBC News Indonesia -- Jaringan Suara.com.

Turun kelas?

Paket stimulus ekonomi yang diumumkan Presiden Jokowi di antaranya terdapat penambahan nilai manfaat kartu sembako dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan dan pembebasan tarif listrik bagi pelanggan listrik 450VA dan diskon 50% bagi pelanggan listrik 900VA bersubsidi.

Bhima Yudhistira Adhinegara, peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa dalam pandemi virus corona seperti sekarang, tidak hanya kelas ekonomi miskin saja yang keuangannya terdampak.

Namun juga kelas menengah, dan kelas rentan miskin, atau mereka yang sedang menuju ke golongan kelas menengah dari kelas ekonomi bawah.

Kelompok yang berada di tengah ini rentan kembali ke kelas miskin jika ada bencana alam atau masalah penyakit kesehatan dengan skala yang luas seperti pandemi Covid-19 sekarang.

Bank Dunia mengatakan bahwa pandemi virus corona akan menambah jumlah penduduk miskin di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia, hingga 11 juta orang.

Sementara itu, Organisasi Buruh Dunia memperkirakan pandemi global ini mengakibatkan hilangnya 5 sampai 25 juta lapangan pekerjaan, dan pendapatan warga dunia akan berkurang sampai 3,4 triliun dolar AS.

Di Jakarta, dinas tenaga kerja dan transmigrasi membuka link pelaporan data pekerja /buruh yang sudah di-PHK dan dirumahkan tanpa menerima upah (unpaid leave) karena wabah Covid-19.

Per 3 April terdata laporan 21.797 pekerja yang dirumahkan dan 3.611 pekerja yang di-PHK.

Data ini akan dilaporkan ke pemerintah pusat.

"Kalau kita melihat stimulus yang diberikan itu memang terasa kurang sekali dan tidak sensitif terhadap yang rentan miskin," kata Bhima.

"Kalau saya bandingkan itu [stimulus] Rp405 triliun ini tidak ada apa-apanya dibanding Malaysia yang [jumlah stimulus ekonominya] hampir Rp1.000 triliun, bahkan Malaysia lebih sensitif menangani isu kelas menengah ini dengan menggratiskan internet yang setara Rp2,2 triliun.

Kita tidak ada address itu, ini kelihatannya pemerintah kurang sensitif dan hanya fokus ke level bawah, lalu langsung loncat ke korporasi. [Pemerintah] menurunkan tarif PPH badan jadi 17% secara bertahap, jadi langsung jomplang, tengahnya kosong."

Untuk itu, Bhima menyarankan agar pemerintah memberikan transfer uang langsung kepada kelas menengah yang terdampak kelesuan ekonomi akibat virus corona.

Menurut perhitungannya, dengan membayarkan 80% dari UMR pekerja hotel dan restoran di Bali dan Lombok, misalnya, pengeluaran pemerintah tidak mencapai Rp1 triliun.

"Karena yang dibutuhkan ini adalah bagaimana caranya mereka tidak jatuh ke jurang kemiskinan karena hilangnya pendapatan dalam 1-2 bulan terakhir pasca Covid-19.

[Transfer uang langsung] bisa dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dibandingkan dengan program-program yang sebenarnya telah menyasar orang miskin, tapi dananya ditambah, sementara yang rentan miskin ini jumlahnya cukup banyak, dan ini yg harus dipikirkan pemerintah," ujar Bhima memungkasi.