Suara.com - Irma Hidayana, penggagas relawan Lapor Covid-19 (Laporcovid19.org) meminta pemerintah untuk menahan segala bentuk narasi terkait relaksasi atau pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk merealisasikan apa yang disampaikan. Jangan sampai pernyataan tersebut tidak diiringi dengan tindakan atau bahkan bertolak belakang.
"Perlu banget untuk menahan narasi-narasi nggak melonggarkan PSBB. Sama yang penting tindakan nyata. Narasinya bilang A, tapi bandara penuh sesak. Ini kacau," kata Irma kepada Suara.com, Senin (18/5/2020).
Selain itu, ia meminta kepada pemerintah agar mengedepankan dan percaya terhadap ilmu pengetahuan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijkan terkait penanganan pandemi covid-19.
"Mendorong penerintah untuk percaya pada sains, ilmu pengetahuan terutama kesehatan masyarakat, epidemiologi. Supaya semua pengambilan keputusannya tepat," kata Irma.
Sebelumnya, Irma menanggapi seluruh narasi pemerintah terkait pemberian relaksasi aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga ungkapan Jokowi soal masyarakat yang bisa kembali beraktivitas dalam kondisi normal baru atau new normal akibat pandemi.
Ia mengatakan sebelum mengambil kebijakan relaksasi, pemerintah terlebih dahulu harus merujuk panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Misal antara lain, transmisi Covid-19 ditekan, adanya sistem kesehatan yang baik untuk mengidentifikasi, mengisolaso, melakukan tes, penelusuran kontak, serta karantina bagi mereka yang terpapar, serta masyarakat luas memiliki suara dan dilibatkan selama masa transisi PSBB ini," tutur Irma.
Selain itu, lanjutnya, pengambilan keputusan kebijakanan ihwal pelonggaran maupun pengetatan PSBB haruslah berdasarkan data dan fakta spesifik yang mengacu ke data epidemiologi.
Baca Juga: Resmi! Pemprov Gorontalo Perpanjang Penerapan PSBB Hingga 31 Mei 2020
Apalagi para pakar sudah memnganjutkan pemerintah untuk membuat kurva epidemi guna mengetahui laju virus covid-19.
"Mestinya ini yang digunakan. Bukan berdasarkan data umum atau bahkan sekadar pertambahan kasus. Namun kalau kita lihat dari data pertambahan kasus pun juga sampai sekarang masih bertambah terus. Sehingga pelonggaran PSBB ini belum layak dilakukan hanya demi mengedepankan kepentingan sektor ekonomi."
