Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk satuan tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Anggotanya berjumlah 2.000 orang dan berasal dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menandai pembentukan satuan ini, Anies memberikan penyematan tanda kepada 126 perwakilan 2.000 PNS itu di Balai Kota. 2.000 orang itu akan beralih tugas menjadi pengawas sekaligus penindak masyarakat dalam menjalankan aturan PSBB masa transisi.
"Sore hari ini kita melakukan pelepasan petugas ASN, ada 2.000 petugas ASN Pemprov DKI Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan atas ketentuan terkait dengan PSBB di masa transisi ini," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Berdasarkan laporan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), PNS diambil dari berbagai SKPD seperti Bapenda, Dinas Perhubungan, Disnakertransgi, Sekretariat Kota, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, dan Dinas lainnya.
Penyumbang PNS paling banyak dari Dinas Perhubungan dengan jumlahnya mencapai 500 PNS. Lalu diikuti Bapenda 265 orang, Disnakertransgi 170 PNS, dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 130 orang.
"Jadi mereka nanti akan berkeliling dan mengingatkan kemudian menegur, termasuk melakuan tindakan pendisiplinan," kata Anies.
Anies menjelaskan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) nantinya akan mengawasi kerja satuan petugas ini. Kebijakan ini sendiri dilatarbelakangi oleh kurangnya jumlah petugas Satpol PP yang mengawasi PSBB.
"Tenaga Satpol PP ini jumlahnya terbatas. Karena itulah ditambahkan petugas-petugas dari seluruh unsur sehingga ada tambahan 2000," pungkasnya.
Baca Juga: MA Kabulkan Kasasi Anies, Pulau H Dilarang Direklamasi
