Infografis
Hal ini ia lihat dari sikap dan pernyataan Menteri Kesehatan Terawan, yang berasal dari militer, misalnya, yang tidak terbuka soal masalah ini.
"Pak Jokowi juga mengakui … kalau beliau mendengar laporan intelijen, bahwa dia sengaja menyembunyikan informasi supaya enggak menimbulkan kepanikan," tambahnya.
Menurut Evan, informasi dan transparansi malah dianggap membahakan, padahal seharusnya menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
"Ini tipikal cara berpikir militer, sebisa mungkin informasi ditahan dan nggak dibuka. Dan ini bukan pertimbangan yang tepat dalam kasus public health seperti COVID-19," tutur Evan.
Data yang tidak transparan Co-founder Kawal COVID-19 Elina Ciptadi menyayangkan penanganan COVID-19 di Indonesia yang tidak diserahkan ke ahlinya.
Informasi yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah untuk mencegah kepanikan yang disebut Evan ini juga dibenarkan oleh Elina Ciptadi dari Kawal COVID-19.
Menurut Elina, transparansi data sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat untuk bisa menyikapi krisis pandemi corona.
"Kami melihat, dari semua daerah, tampilan datanya nggak sama, parameter yang dipakai berbeda-beda."
"Presiden sendiri di awal juga sempat mengatakan kalau enggak semua data kita kasih supaya warga enggak panik," ujar Elina yang kemudian bersama kawan-kawannya membentuk alternatif data center Kawal COVID-19.
Baca Juga: LIPI Kembangkan Alat Tes Corona Lebih Akurat dari Rapid Test
Ia menilai, daripada mengkomunikasikan risiko, pemerintah lebih suka mencegah kepanikan melalui narasi-narasi positif dengan basis data yang hampir tidak ada.
Elina mencontohkan kampanye yang mengatakan kalau optimis, kita akan sehat dan meningkatkan imunitas tubuh.
Yanuar Nugroho, seorang akademisi Indonesia mengatakan ada kesan pemerintah tidak serius sejak awal mewabahnya virus corona.
"Itu ada benarnya, memang. Tapi definisi optimisme sendiri adalah tidak kehilangan harapan bagaimanapun buruknya situasi yang sedang dihadapi."
"Jadi bagaimana warga bisa optimistis kalau mereka nggak tahu seberapa buruknya kemungkinan yang mereka hadapi karena datanya nggak ada?," tutur Elina.
Selain itu menurutnya, masalah pandemi ini harus diserahkan kepada otoritas kesehatan, seperti pakar epidemiologi.
