REGIONAL:
Hal ini ia lihat dari sikap dan pernyataan Menteri Kesehatan Terawan, yang berasal dari militer, misalnya, yang tidak terbuka soal masalah ini.
"Pak Jokowi juga mengakui … kalau beliau mendengar laporan intelijen, bahwa dia sengaja menyembunyikan informasi supaya enggak menimbulkan kepanikan," tambahnya.
Menurut Evan, informasi dan transparansi malah dianggap membahakan, padahal seharusnya menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
"Ini tipikal cara berpikir militer, sebisa mungkin informasi ditahan dan nggak dibuka. Dan ini bukan pertimbangan yang tepat dalam kasus public health seperti COVID-19," tutur Evan.
Data yang tidak transparan Co-founder Kawal COVID-19 Elina Ciptadi menyayangkan penanganan COVID-19 di Indonesia yang tidak diserahkan ke ahlinya.
Informasi yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah untuk mencegah kepanikan yang disebut Evan ini juga dibenarkan oleh Elina Ciptadi dari Kawal COVID-19.
Menurut Elina, transparansi data sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat untuk bisa menyikapi krisis pandemi corona.
"Kami melihat, dari semua daerah, tampilan datanya nggak sama, parameter yang dipakai berbeda-beda."
"Presiden sendiri di awal juga sempat mengatakan kalau enggak semua data kita kasih supaya warga enggak panik," ujar Elina yang kemudian bersama kawan-kawannya membentuk alternatif data center Kawal COVID-19.
Ia menilai, daripada mengkomunikasikan risiko, pemerintah lebih suka mencegah kepanikan melalui narasi-narasi positif dengan basis data yang hampir tidak ada.
Elina mencontohkan kampanye yang mengatakan kalau optimis, kita akan sehat dan meningkatkan imunitas tubuh.
Yanuar Nugroho, seorang akademisi Indonesia mengatakan ada kesan pemerintah tidak serius sejak awal mewabahnya virus corona.
"Itu ada benarnya, memang. Tapi definisi optimisme sendiri adalah tidak kehilangan harapan bagaimanapun buruknya situasi yang sedang dihadapi."
"Jadi bagaimana warga bisa optimistis kalau mereka nggak tahu seberapa buruknya kemungkinan yang mereka hadapi karena datanya nggak ada?," tutur Elina.
Selain itu menurutnya, masalah pandemi ini harus diserahkan kepada otoritas kesehatan, seperti pakar epidemiologi.
"Kalau mereka merasa perlu bantuan militer untuk enforcement kebijakan kesehatannya, ya monggo, tapi jangan dibalik orang kesehatan yang harus ngikutin orang militernya," ucap Elina.
Gugus tugas bertaburan jenderal berbintang Presiden Joko Widodo disambut Letjen Doni Monardo saat mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional COVID-19 di Jakarta, 10 Juni 2020.
Salah satu aroma pendekatan militeristik yang dipakai dalam penanganan COVID-19 di Indonesia juga terlihat dari keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta tokoh-tokoh militer yang berpengaruh bergabung dengan tim cepat tanggap pemerintah.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi sosok militer yang terakhir diminta masuk ke Gugus Tugas COVID-19, setelah sebelumnya menunjuk kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, seorang jenderal Angkatan Darat yang aktif, untuk memimpin Gugus Tugas tersebut.
Selain Prabowo Subianto dan Doni Monardo, termasuk di dalam tim Gugus Tugas adalah Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Fachrul Rozi dan Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang semuanya adalah veteran Angkatan Darat.
Pertanyaan Seputar Virus Corona Kami menjawab pertanyaan seputar virus corona:Apakah Australia siap dengan gelombang kedua virus corona?Apa penjelasan di balik angka kematian di Indonesia?Siapa pasien pertama COVID-19 yang mengubah kehidupan dunia?
Doni, yang juga mantan pemimpin Kopassus, harus bersaing dengan para pejabat yang dianggapnya junior, terutama kepala TNI Hadi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, seorang dokter militer.
Namun Evan menegaskan kedekatan Presiden Joko Widodo dengan tokoh-tokoh militer bukan baru terjadi saat masa pandemi virus corona.
"Ini berawal sejak kampanye Pilpres saat Pak Jokowi harus berhadapan dengan Pak Prabowo yang dari militer, sehingga lingkaran kecilnya sejak awal memang sudah diisi oleh perwira yang aktif dan non-aktif."
Menunjuk aktor keamanan daripada ahli kesehatan masyarakat untuk mengatasi krisis kesehatan publik skala nasional, menurut Evan Laksmana menunjukkan Jokowi mengandalkan pendekatan keamanan untuk mendukung prioritas ekonominya.
Ia menilai ini dilakukan sebagian besar akibat keterlambatan pemerintah dalam menanggapi awal masa pandemi virus corona.
Jangan menjadi satu-satunya landasan untuk kebijakan Peniliti CSIS Evan Laksmana menilai pendekatan pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19 militeristik.
Pakar yang lain menambahkan, "sekuritisasi" dalam masalah kesehatan bisa membuat penanganannya menjadi lebih diprioritaskan dengan mendatangkan alat dan keahlian. Tapi bukan berarti tidak membawa masalah.
"Karena bisa menempatkan agenda kesehatan di bawah kendali aktor keamanan, termasuk militer, yang memiliki perspektif keamanan negara di atas perspektif kesehatan dan epidemiologis," kata Tangguh Chairil, akademisi studi keamanan Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara Jakarta."
Evan menambahkan sebenarnya upaya masukan yang diberikan oleh siapapun, termasuk dari militer atau Badan Intelejen Nasional (BIN), misalnya, sah-sah saja, mengingat negara-negara lain juga melakukan 'intelligent assessment'.
"Yang menjadi masalah di Indonesia adalah kalau inteligent assessment itu menjadi satu-satunya landasan untuk membuat kebijakan soal 'public health'. Ini buat saya bermasalah, karena kita nggak bisa uji, kita nggak tahu," kata Evan.
Ia mencontohkan pemodelan yang dilakukan oleh BIN pada bulan Maret lalu yang menunjukkan puncak pandemi corona di Indonesia.
"Kalau disebut itu sebagai produk intelijen, kita enggak bisa lihat modellingnya gimana, asumsinya seperti apa, dan apakah ini yang jadi landasan kebijakan presiden?"
Inovasi Anak Bangsa di Tengah Pandemi COVID Inovasi anak bangsa di tengah pandemi COVID-19
Sejumlah ilmuwan serta beberapa warga Indonesia telah menghasilkan penemuan berbasis teknologi untuk membantu tenaga kesehatan dalam menangani penularan virus corona.
Pendekatan apa yang sekarang dipakai?
Menurut Evan, pendekatan militeristik yang dipakai oleh Pemerintah Indonesia di masa-masa awal pandemi COVID-19 kini sudah sedikit bergeser.
Ia berpendapat, jika di awal-awal pemerintah terlihat sangat menerapkan pendekatan militeristik, justru sekarang yang dilakukan pemerintah lebih memprioritaskan pertimbangan politik domestik dan ekonomi, ketimbang kesehatan masyarakat.
"Sebenarnya kan tidak masuk akal bagaimana bisa ada kebijakan pelonggaran dan new normal di saat angka infeksi COVID-19 masih naik," tutur Evan.
Gotong Royong di Tengah Pandemi Gotong Royong di Tengah Pandemi
Komunitas Sarapan Gratis kini sudah menyediakan pula beberapa peralatan untuk menjaga kebersihan tubuh.
Cerita inspiratif dari warga Indonesia yang memilih membantu satu sama lain saat menghadapi pandemi virus corona.
Namun sejumlah LSM seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan KontraS tidak sepenuhnya sependapat dengan Evan.
Mereka menilai kebijakan pemerintah terkait skema 'New Normal' dengan mengerahkan ratusan ribu personel TNI dan Polri untuk mengamankan dan mendisiplinkan warga di masa pandemi berpotensi berujung pada langkah represif militeristik.
Kedua LSM berpendapat, pelibatan TNI-Polri terkesan seperti jalan pintas untuk memaksakan keinginan pemerintah memulihkan ekonomi dengan menertibkan masyarakat, namun tetap melalui pendekatan keamanan, tanpa memenuhi keharusan memenuhi syarat-syarat kenormalan yang baru.
"Dalam menangani masalah ini, pemerintah, termasuk TNI dan Polri, harus tunduk pada otoritas kesehatan. Pemerintah harus memprioritaskan masalah kesehatan, agar krisis sosial ekonomi yang lebih buruk dapat dihindarkan," pungkas Feri Kusuma dari KontraS.
Ikuti perkembangan terkini soal pandemi virus corona di dunia lewat situs ABC Indonesia
TERPOPULER
