REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempersoalkan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan mau mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) setelah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.
Dalam permohonan JC itu, Wahyu bersedia membongkar pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam kasus suap PAW. Tak hanya itu, Wahyu akan membeberkan mengenai kecurangan pemilu, pilpres maupun pilkada.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan pengajuan diri Wahyu sebagai JC.
Menurutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 menyebut sejumlah syarat untuk mendapat status JC, di antaranya mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, mengungkap pelaku- pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar.
"Silakan saja jika memang mau mengajukan diri sebagai JC dan KPK akan mempertimbangkan serta menganalisanya sesuai fakta-fakta di persidangan," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (22/7/2020).
Ali menuturkan bila permohonan JC Wahyu diterima Majelis Hakim, tentunya akan meringankan hukuman Wahyu bila nantinya dinyatakan bersalah menurut hukum.
Ia menambahkan bila JC tak dikabulkan, KPK mengharapkan Wahyu menjadi whistle blower yang mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi lain. KPK, nantinya bakal menindaklanjuti keterangan Wahyu jika disertai data dan bukti yang jelas.
"Kalaupun tidak dikabulkan sebagai JC saat ini, silakan terdakwa bisa menjadi whistle blower dengan menyampaikan kasus-kasus lain yang ia ketahui disertai data dan bukti yang jelas kepada KPK dan dipastikan KPK akan melakukan verifikasi dan menindaklanjutinya apabila memang kasus tersebut menjadi kewenangan KPK sebagaimana ketentuan Pasal 11 UU KPK," ucap Ali.
Ali mengatakan seharusnya keterbukaan Wahyu mengenai kasus yang menjeratnya maupun kasus lain yang lebih besar seharusnya dilakukan sejak proses penyidikan. Namun, dia menyayangkan Wahyu hanya akan membongkar kasus korupsi yang diketahuinya setelah mendapatkan JC.
"Harus dipahami bahwa semestinya keterbukaan terdakwa disampaikan baik sejak awal penyidikan maupun sampai yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai terdakwa di persidangan, baik itu terhadap perkara saat ini maupun membongkar kasus-kasus lain yang ia ketahui dan tentu didukung bukti yang kongkret, bukan menyatakan sebaliknya misalnya jika diberikan JC baru akan membuka semuanya," kata Ali.
TERPOPULER