Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tak bisa terus menerus mengajak masyarakat bersembunyi di rumah agar menghindari Virus Corona atau Covid-19.
Jika diteruskan, nantinya malah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, masalah sosial dan juga menjadi bangsa yang tidak produktif.
Mahfud menjelaskan, pemerintah akhirnya menyadari kalau akhir dari Pandemi Covid-19 itu tidak bisa diprediksi. Sementara kehidupan masyarakat tetap harus berjalan.
"Kalau kita memilih kebijakan yang seperti itu lebih banyak bersembunyi atau mengajak masyarakat bersembunyi menghindari Covid-19, kalau itu dilakukan terus maka sebagai bangsa kita tidak produktif, ekonomi nasional macet, masalah-masalah sosial akan timbul dan itu kemudian bisa diikuti oleh masalah-masalah politik," kata Mahfud melalui rekaman suara dalam rapat koordinasi secara virtual, Kamis (27/8/2020).
Karena itu lah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kebijakan baru yakni New Normal di mana masyarakat bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi salah satu keputusan yang dibuat agar roda perekonomian dan penanggulangan virus tetap berjalan.
Mahfud menuturkan hal tersebut penting untuk dijalankan karena saat ini Indonesia tengah diambang resesi. Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk tidak kaget dengan kondisi tersebut.
Sebab, menurutnya resesi dan krisis ekonomi itu memiliki dua pengertian yang berbeda. Resesi sendiri diartikan
sebagai perhitungan matematis tentang pertumbuhan ekonomi per kuartal di dalam sebuah negara.
"Kenapa ini penting, dan di dalam kepentingan itu apa yang harus kita lakukan, saudara objektif saja, dan tidak bisa disembunyikan, kita ini sedang diambang resesi, ini yang menyebabkan kita harus bekerja keras di dalam dua cabang atau dua anak panah kebijakan pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Mahfud Md Sebut Isu Resesi Ekonomi Dimanfaatkan Jadi Alat Politik
