Infografis
Suara.com - Menanggapi kesimpangsiuran informasi seputar penangkapan Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan Efendi Buhing yang dilakukan polisi Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengunggah video yang berisi pengakuan Buhing.
Mahfud mengatakan latar belakang penangkapan Bohing tidak ada kaitannya dengan isu pencaplokan tanah adat. "Tapi soal pencurian yang para tersangkanya mengaku disuruh oleh Efendi Buhing," kata Mahfud MD melalui akun Twitter @mohmahfudmd.
Pernyataan Mahfud untuk merespon petisi yang meminta polisi melepaskan Buhing karena dinilai telah menjadi korban kriminalisasi, dinilai ditangkap karena mempertahankan tanah adat.
Setelah menjalani pemeriksaan di kantor polisi, Buhing tidak ditahan dan sekarang dia sudah dibebaskan lagi.
Setelah Mahfud mengunggah video berisi pengakuan Buhing, sebagian netizen mencurigai ketika Buhing memberikan keterangan, dia dalam keadaan tertekan. Mahfud kemudian menyarankan mereka untuk tanya langsung kepada Buhing.
"Mencuri pasti juga ada alasannya kenapa kan pak," kata seorang netizen.
Itulah sebabnya, kata Mahfud, yang bersangkutan harus diperiksa polisi supaya ketahuan alasan kasus pencurian.
"Ya, pasti ada alasannyalah. Tapi yang tahu alasannya kan yang mencuri. Makanya diproses hukum, antara lain, biar bisa diketahui alasannya," kata Mahfud.
Kekhawatiran ada konflik horisontal
Baca Juga: Kasus Efendi Buhing, Mahfud: Itu Bukan Soal Tanah Adat, Tetapi Pencurian
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nasional Rukka Sombolinggi meminta pemerintah pusat ikut turun tangan menyelesaikan persoalan masyarakat adat Laman Kinipan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, karena kekhawatiran memunculnya konflik horisontal.
"Kekhawatiran kami konflik horisontal terjadi. Kita ada trauma sejarah yang terjadi di Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak dari berbagai tempat di Kalteng sudah kirim pesan akan ke sana (Lamandau)," kata Rukka dalam konferensi pers daring Komite Nasional Pembaharuan Agraria yang diakses dari Jakarta, kemarin.
Kekhawatiran konflik horisontal dapat terjadi di wilayah adat Laman Kinipan, menurut Rukka, muncul setelah penangkapan Buhing oleh aparat kepolisian atas dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SML di Lamandau.
Rukka mengatakan persoalan tersebut semestinya tidak terjadi apabila konflik lahan yang ada sejak 2012 dapat segera diselesaikan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Dirinya tidak bisa menyalahkan terbentuknya solidaritas masyarakat adat di sana mengingat sudah bolak-balik meminta pertolongan ke Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hingga Kantor Staf Presiden untuk menyelesaikan persoalan wilayah adat tersebut, namun hingga saat ini belum terlihat ada perubahan.
"Sudah ke Komnas HAM, sudah keluarkan rekomendasi tapi kan otoritas mereka memang dibatasi. Ke KLHK ke bagian sengketa, jawabannya mereka harus komunikasi ke bupati. KSP sudah panggil bupati, bahkan sudah ke sana (Lamandau), tapi tidak ada jalan keluar. Itu memicu demo dan muncul penolakan," ujar Rukka.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengatakan Badan Registrasi Wilayah Adat dan AMAN sudah mencoba membantu memetakan wilayah masyarakat adat agar segera dapat diakui. Karena selama masyarakat hukum adat dan wilayahnya tidak diakui maka konflik terus terjadi, entah sampai kapan.
