Terkait kasus penangkapan Buhing dan lima anggota masyarakat adat Laman Kinipan, ia berharap segera ada pembebasan dan akses pendampingan dari pengacara. Selain itu, KLHK perlu turun tangan untuk melakukan aksi korektif dalam persoalan konflik di wilayah adat tersebut.
Sebelumnya video penangkapan paksa Buhing oleh aparat bersenjata lengkap ramai beredar di media sosial. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono membantah informasi di media sosial yang menyebut polisi menangkap Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan tidak sesuai prosedur yang berlaku.
"Tidak benar kalau kepolisian (menangkap) tidak sesuai prosedur. Kami profesional dan tetap memberikan hak jawab kepada semua karena pada prinsipnya semua sama di depan hukum," kata Argo saat dihubungi Antara.
Ia mengatakan saat ini Buhing masih menjalani pemeriksaan awal di kepolisian. Penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan perkara dari kasus dugaan perampasan gergaji mesin yang digunakan dua karyawan SML oleh empat masyarakat adat Laman Kinipan yang kini menjadi tersangka.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Tengah Dimas Hartono mengatakan akan melakukan pendampingan dan belum tahu apakah akan mengajukan praperadilan karena belum mengetahui keberadaan Effendi. Pendampingan juga akan dilakukan untuk keluarga yang syok dan terpukul atas penangkapan paksa tersebut.
Ia berharap Komnas HAM dapat turun langsung terkait kasus tersebut dan bertindak cepat, kementerian terkait juga tidak tinggal diam. Evaluasi proses perizinan di Kalimantan Tengah perlu dilakukan, karena tutupan padat hutan terlihat jelas di Kinipan dengan diameter pohon yang besar dan keanekaragaman hayati yang belum banyak mengalami kerusakan.
"Dulu di Kinipan tidak pernah terjadi banjir. Tapi dua tahun ini terjadi banjir, padahal lokasi mereka di hulu. Evaluasi izin penting dilakukan pemerintah, audit lingkungan perusahaan, selesaikan akar konflik di sana," ujar dia.
