Suara.com - Ekonom Rizal Ramli resmi mengajukan judicial review (JR) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (4/9/2020).
Ia memaparkan sejumlah alasan mengapa pihaknya menggugat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen itu ke MK.
Rizal menyebut, sejak peralihan sistem otoriter ke demokrasi sejak runtuhnya rezim Soeharto banyak aturan yang sifatnya kriminal.
"Awalnya bagus, tapi makin ke sini makin dibikin banyak aturan yang mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal," kata Rizal di Gedung MK, Jalan Merdeka, Jakarta Pusat.
Mantan Menko Maritim era presiden Joko Widodo ini memberikan contoh demokrasi kriminal.
Misalnya, ada seseorang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau presiden ia harus menyiapkan mahar politik guna mendapatkan dukungan partai memenuhi ambang batas pencalonan.
Kekinian ambang batas pencalonan presiden ditetapkan 20 persen.
"Kalau mau jadi bupati mesti nyewa partai, sewa partai itu antara Rp 30 sampai Rp 50 miliar. Ada yang mau jadi gubernur harus nyewa partai dari 100 miliar sampai 300 miliar. Presiden tarifnya lebih gila lagi," ungkapnya.
Menurut Rizal, akhirnya para calon ini menerima dana dari para cukong untuk maju dalam pertarungan politik. Akhirnya para calon ini ketika terpilih mempunyai hutang budi kepada para cukong dan mengabaikan rakyat.
"Dia lupa cita-cita untuk berjuang untuk kepentingan nasional. Mereka malah ngabdi sama cukong-cukongnya. Ini lah yang saya sebut sebagai demokrasi kriminal. Ini yang membuat Indonesia enggak akan pernah menjadi negara hebat kuat adil dan makmur karena pemimpin-pemimpinnya pada dasarnya itu mengabdi sama yang lain," tandasnya.
Pengajuan judicial review terkait ambang batas pencalonan presiden ini sudah diterima MK. Nantinya, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun akan bertugas sebagai kuasa hukum Rizal Ramli perihal uji materi tersebut.
TERPOPULER
