Suara.com - Fahri Hamzah, Politisi Partai Gelora melempar kritik kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Kritik yang dilayangkannya tersebut terkait dengan tayangan televisi yang dirasa kurang muatan edukasi. Menurutnya, acara televisi Indonesia terlalu berkutat pada tayangan yang sadis, sedih, lucu, dan joget saja. Berbeda dengan televisi negara maju yang sarat akan nilai pendidikan.
"Saya tuh nonton TV negara-negara maju. Memang isi-nya pendidikan semua. Tapi TV kita isinya kalau tidak sadis ya lucu, atau joget, atau sedih," tutur Fahri lewat akun Twitter pribadinya, Kamis (10/9/2020).
"Pagi diajar nangis, malam diajar ketawa. Ampun deh pendidikan bangsa ku! Ini kan ada corona! @kemkominfo @jokowi," sambung Fahri.
Lebih lanjut lagi, Fahri Hamzah merasa ada kemubaziran dalam media pendidikan Indonesia. Menurutnya, semua izin frekuensi mestinya diberikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dimaksudkan agar gaungan revolusi mental tetap bisa dijalankan.
"Mubazir saja medium 'public education' kita. Negara adalah penyelenggara pendidikan rakyat. Dan semua izin frekuensi diberikan 'untuk mencerdaskan kehidupan bangsa'. Jadi di negara demokrasi 'revolusi mental' tetap bisa dijalankan. Apalagi di masa pandemi dan krisis ekonomi," tuturnya.
Politikus Partai Gelora ini kemudian menyatakan masalah yang tengah dihadapi yakni pikiran dan ide dari pihak-pihak terkait.
Menurut Fahri Hamzah, fasilitas yang ada tidak akan berarti apa-apa jika tidak dipahami secara betul pemanfaatannya.
"Masalahnya adalah pikiran dan ide. Kekuasaan dan uang yang besar di Kementerian Pendidikan, Kominfo, dll tak akan ada gunanya jika kita tak memahami abjad pemanfaatan fasilitas tersebut untuk membangun kesadaran revolusioner. Untuk melawan covid dan masa depannya," ungkapnya lanjut.
Terakhir, Fahri Hamzah lewat cuitannya menegur seorang menteri tanpa menyebutkan langsung namanya.
Namun dari cuitan-cuitan sebelumnya, ia tampak menyinggung sosok Menteri Pendikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
"Pastikan idenya dimengerti ya. Mas Menteri jangan sibuk mikirin pulsa," ujarnya.
Nadiem Makarim sendiri sebelumnya telah mengeluarkan solusi untuk menghadapi permasalahan pembelajaran jarak jauh yakni memberi jatah kuota internet bagi para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen.
"Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar Rp 8,9 triliun untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswam dan dosen selama 3-4 bulan ke depan (September - Desember 2020)," ungkap Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020).
Meski demikian, Nadiem belum menjelaskan soal teknis pencairan dana tersebut agar segera bisa diakses oleh pihak-pihak yang telah disebutkan.
TERPOPULER
