REGIONAL:
- Survei Bank Indonesia pada Juni 2026 mencatat penurunan indeks ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja di Indonesia.
- Persepsi negatif masyarakat dipicu oleh perlambatan aktivitas dunia usaha, meningkatnya angka PHK, serta ketidakpastian kondisi ekonomi global.
- Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha kondusif melalui regulasi yang konsisten untuk mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Suara.com - Optimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja pada Juni 2026 melemah. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan indeks ekspektasi lapangan kerja mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, meski masih bertahan di zona optimistis.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Imamudin Yuliadi, menilai hasil survei tersebut lebih mencerminkan persepsi publik terhadap kondisi ekonomi daripada gambaran riil pasar tenaga kerja.
Menurutnya, persepsi negatif itu muncul karena masyarakat melihat semakin banyak sinyal perlambatan aktivitas ekonomi.
"Masyarakat melihat ada sektor usaha yang mengalami perlambatan, bahkan penutupan. Di sisi lain, lapangan kerja formal belum mampu mengimbangi jumlah pencari kerja yang terus bertambah," kata Imam, dikutip, Selasa (14/7/2026).
Dipaparkan Imam, persepsi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.
Mulai dari melambatnya aktivitas dunia usaha, meningkatnya kasus PHK di berbagai sektor, hingga dinamika politik yang ikut menekan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi.
Ia menyebut masyarakat masih memandang lapangan kerja dari sisi sektor formal. Sementara itu, kemampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja dinilai belum mampu mengejar laju pertumbuhan jumlah pencari kerja.
Menurut Imam, ekspektasi masyarakat pun kian tertekan oleh berbagai perkembangan global dan nasional.
Konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak, tekanan inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga dinamika politik dalam negeri dinilai memperburuk psikologis masyarakat dalam memandang peluang kerja.
Gelombang PHK yang terjadi di sejumlah perusahaan semakin memperkuat kekhawatiran tersebut.
Kondisi itu memunculkan keraguan apakah dunia usaha masih memiliki kapasitas untuk membuka lapangan pekerjaan baru di tengah tekanan ekonomi.
"Kalau perusahaan yang sudah berjalan saja harus melakukan PHK, tentu masyarakat akan bertanya bagaimana peluang rekrutmen bagi pencari kerja baru," ujarnya.
Meski demikian, Imam menilai peluang penciptaan lapangan kerja di Indonesia masih terbuka lebar apabila pemerintah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Kepastian regulasi dinilai menjadi faktor penting untuk mendorong investasi dan ekspansi dunia usaha.
Ia menyebut sektor pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai program strategis pemerintah masih berpotensi menjadi motor penyerapan tenaga kerja.
Namun, potensi tersebut hanya akan terealisasi apabila diiringi kebijakan yang konsisten dan tata kelola yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
"Yang diperlukan adalah regulasi yang mampu memberikan kepastian dan optimisme kepada pelaku usaha. Jika program strategis dijalankan secara konsisten dengan tata kelola yang baik, lapangan kerja baru akan semakin banyak tercipta," tandasnya.
TERPOPULER
