Suara.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana Doni Monardo berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk konsentrasi menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua minggu.
Kesembilan provinsi yang memiliki sumbangan terbesar terhadap jumlah total nasional kasus Covid-19 yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua (maritim.go.id, Senin (14/9/2020).
Yang menjadi pertanyaan kenapa bukan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang ditunjuk untuk menurunkan angka kasus Covid-19?
Menurut analis politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie yang disampaikan kepada Suara.com: "Ini sudah lebih dualisme atau trilisme UU ada di Kementerian Kesehatan UU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan."
"Pak Jokowi setidaknya bijak melihat tupoksi ini ranahnya menkes dan BNPB yang dipimpin Doni Monardo. Ini pengangkatan politis bukan pengangkatan manajerial," Jerry menambahkan.
Menurut Jerry, kepakaran Luhut bukan di bidang kesehatan. Jerry mengatakan Luhut seharusnya fokus saja dibidangnya atau serahkan penanganan Covid-19 ke yang lebih berkompeten. "Jangan semua tugas diambil," kata Jerry.
"Saya juga kalang kabut melihat ini atas dasar apa sehingga diangkat tangani Covid-19," Jerry menambahkan.
Jerry lebih condong kepada ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono atau Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio yang dilibatkan.
"Tak perliu Luhut dilibatkan, kenapa bukan wapres yang dilibatkan lewat saran dan masukan," kata Jerry.
Baca Juga: Luhut dan Doni Ditunjuk Tangani Corona 9 Provinsi, Kemana Menkes Terawan?
Agar tidak ruwet, Jerry menyarankan kepada Jokowi memberikan kesempatan bagi setiap kepala daerah untuk mengatasi pandemi.
Menurut Jerry, posisi Ruhut yang lebih tepat ditempatkan menjadi penasehat Komite Covid-19.
"Yang penting sekarang bagaimana memberikan kesempatan kepada daerah jangan mengintervensi. Kalau kebijakan itu baik kenapa harus diutak-atik.
Pakar ekonomi Rizal Ramli juga memberikan pendapat terkait perintah Jokowi kepada Luhut untuk fokus menangani Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan. Rizal menjelaskan kenapa penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya selama ini tidak berhasil.
"Diagnosa yang ngasal, vodoo medicines, izinkan TKA China masuk, organisasi yang tumpang-tindih, garis komando yang terus berubah. Ciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Pantes ambyaar," kata Rizal Ramli dalam akun Twitter yang dikutip Suara.com.
Kebijakan Jokowi dalam menangani Covid-19, terutama dalam aplikasi di lapangan, juga mendapat sorotan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid dengan mengingatkan bahwa selama ini juga sudah ada tenggat waktu yang diberikan untuk menurunkan jumlah kasus Covid-19, tetapi tetap tak berhasil.
