Anwar Ibrahim Klaim Kantongi Suara Mayoritas Parlemen: PM Muhyiddin Jatuh!

Kamis, 24 September 2020 | 10:44 WIB
Anwar Ibrahim Klaim Kantongi Suara Mayoritas Parlemen: PM Muhyiddin Jatuh!
Putra kedua mendiang Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Thareq Kemal Habibie (tengah) menyambut kedatangan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim (kiri) di kediamannya di Patra Kuningan, Jakarta, Rabu (9/10). [ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemimpin oposisi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengklaim miliki suara mayoritas yang kuat dan hebat untuk membentuk Pemerintah Federal yang baru.

Menyadur The Star, Kamis (24/9/2020) anggota parlemen dan presiden PKR Port Dickson mengatakan dia ingin bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

"Secara meyakinkan, kami memiliki suara mayoritas yang kuat dan tangguh. Kami tidak berbicara (mayoritas empat, lima atau enam) ... kami berbicara lebih dari itu," katanya dalam konferensi pers di sebuah hotel, dikutip dari The Star.

Mantan wakil Perdana Menteri Malaysia tersebut  juga mengklaim bawah ia mendapatkan "hampir" dua pertiga dukungan mayoritas.

Hadir pula istrinya Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, Sekretaris Jenderal PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Direktur Komunikasi Partai Fahmi Fadzil.

"Dengan dukungan yang jelas dan tak terbantahkan dan mayoritas di belakang saya, pemerintahan yang dipimpin oleh (Perdana Menteri) Tan Sri Muhyiddin Yassin telah jatuh," jelas Anwar di depan para pendukungnya.

Ia mengaku mendapat dukungan anggota parlemen dari berbagai pihak, termasuk Perikatan Nasional.

Ditanya apakah Tun Dr Mahathir Mohamad akan bergabung untuk memberikan dukungan, Anwar berkata: "Belum, dia bisa memutuskan nanti."

Anwar Ibrahim juga mengatakan pengumumannya bukanlah upaya "untuk membentuk pemerintahan pintu belakang."

Baca Juga: Rezim Muhyiddin Diklaim Sudah Jatuh, Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia?

"Pemerintah ini memiliki amanah dan dukungan. Mereka yang memutuskan untuk bergabung akan menghormati pemerintahan yang baik, anti korupsi, supremasi hukum (dan menjadi) inklusif dari semua ras dan agama.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI