Suara.com - Mahkamah Agung atau MA memotong masa hukuman terpidana korupsi Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat menjadi delapan tahun penjara, pada Rabu (30/9/2020). Anas sebelumnya mengajukan Peninjauan Kembali atau PK ke MA atas vonis pidana dirinya 14 tahun penjara.
Sidang putusan PK ini dipimpin oleh hakim Agung Sunarto sebagai ketua majelis. Adapun anggota majelis, Andi Samsan Nganro dan Profesor Asikin.
Putusan majelis PK, Anas Urbaningrum juga harus membayar uang denda Rp300 juta, subsider kurungan tiga bulan penjara.
Anas juga harus membayar uang pengganti kerugian kepada negara mencapai Rp57 miliar dan USD 5.200. Bila tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta kekayaan terpidana akan dirampas untuk negara.
Bila aset terpidana Anas tak cukup membayar uang pengganti. Maka akan ditambah kurungan penjara selama dua tahun.
Selain itu, Anas juga dicabut hak politiknya selama lima tahun sejak bebas dari penjara.
Adapun alasan MA memotong masa hukuman Anas Urbaningrum diantaranya yakni, pertama, uang maupun fasilitas lain yang diterima oleh Anas baik melalui PT. Adhi Karya maupun dari PT.Permai Group adalah dihimpun dari dana-dana hasil perolehan keuntungan dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta fee-fee dari perusahaan lain. Sebab perusahaan tersebut telah memenangkan berbagai proyek pengadaan barang dan jasa yang kemudian disub kontrakan kepada perusahaan lain yang mengerjakan proyek tersebut.
Kedua, Bahwa dana-dana tersebut kemudian sebagian dijadikan sebagai marketing fee dibagian pemasaran untuk melakukan lobi-lobi usaha agar mendapatkan proyek yang didanai APBN. Ketiga, Keterangan saksi-saksi baik dari pihak PT. Adhi Karya maupun Permai Group tidak ada satupun saksi yang menerangkan Anas telah melakukan lobi-lobi kepada pemerintah mapun perusahaan-perusahaan.
Keempat, Dalam proses pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saksi-saksi yang hadir dalam penggalangan suara mengatakan Anas tidak pernah berbicara teknis bagaimana uang didapat dalam rangka pendanaan pencalonan Anas menjadi ketua umum. Kelima, Dakwaan Pasal 12a UU Tipikor yang diterapkan judex jurist atau kasasi tidak tepat karena pemberian dana maupun fasilitas tersebut dilakukan sebelum anas menduduki jabatan.
TERPOPULER
