Infografis
3. Meminta Masyarakat Sumatera Barat Mendukung Negara Pancasila
September 2020, Ketua DPR RI Puan Maharani dipolisikan oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang atau PPMM karena dinilai telah menyinggung perasaan masyarakat Minang terkait pernyataannya yang meminta masyarakat Sumatera Barat untuk menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
Menurut pelapor, kalimat yang dilontarkan oleh Puan tersebut tanpa langsung mengindikasikan bahwa Puan meragukan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Minang.
Padahal menurut pelapor, masyarakat Minang punya andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Puan yang berharap Sumbar mendukung negara Pancasila.
Pernyataan kontroversi yang dilontarkan oleh Puan Maharani saat mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
PDIP mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.
Dalam kesempatan itu, Puan lantas menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.
Ketua PPMM David merasa terganggu dengan pernyataan Puan tersebut.
Baca Juga: Profil Irwan Demokrat, Anggota DPR yang Mikrofonnya Dimatikan
"Stetment dari ibu yang merasa terhormat itu Puan Maharani sungguh menggangu kami putra asli Sumatera Barat dan menambah jurang pemisah Sumatera Barat dengan Indonesia, rasa kebangsaan saat ini terkoyak dengan ucapan Puan Maharani," kata David.
Nah, itulah rentetan kontroversi Puan Maharani hingga dipolisikan.
Kontributor : Lolita Valda Claudia
