REGIONAL:
Suara.com - Politikus Partai Demokrat gencar melancarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo, terutama setelah pemerintah dan DPR menyetujui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Pengesahan UU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 tak hanya ditolak Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, tetapi juga berbagai elemen buruh dan mahasiswa.
Menurut politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik, Jokowi mesti bertanggungjawab jika terjadi apa-apa dengan buruh dan mahasiswa jika mereka tetap menyuarakan aspirasi untuk menentang UU Cipta Kerja.
"Pak Jokowi, bila hari ini buruh dan mahasiswa turun ke jalan, dengan resiko terpapar Covid-19 atau cidera akibat bentrok dengan aparat, itu semua salah anda," kata Rachland Nashidik.
Menurut Rachland Nashidik, buruh dan mahasiswa tidak akan mengambil resiko demonstrasi di tengah pandemi seandainya UU Cipta Kerja tak disetujui pemerintah.
"Anda yang mengirim mereka ke jalan -- satu-satunya jalan untuk merebut kembali hak-hak yang dirampas UU Ciptaker," kata Rachland Nashidik.
"Anda pemimpin macam apa? Menyuruh rakyat memilih turun ke jalan dengan resiko terpapar Covid-19, atau diam di rumah menonton penghidupan yang lebih baik hilang?" Rachland Nashidik menambahkan.
Kritik yang dilontarkan Rachland Nashidik ditanggapi Ketua Progres 98 Faizal Assegaf dengan kritik balik. Faizal Assegaf mengatakan seharusnya Partai Demokrat menempuh jalur hukum melalui judicial review terhadap UU Cipta Kerja.
"Bung Rachland Nashidik kian frustasi. Kalau mau bela rakyat, mestinya politisi Demokrat, PKS dan lain-lain gugat RUU ke MK. Tapi kalian getol sebarkan aneka hoaks untuk picu kegaduhan dan anarkis. Targetnya salahin Presiden Jokowi. Modus gituan sangat keji dan bodoh! Berpolitiklah dengan bijak dan sehat pak!" demikian dikatakan Faizal Assegaf.
Demokrat menolak
Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melalui Fraksi Partai Demokrat memutuskan tetap menolak RUU Cipta Kerja.
“Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam pandangan akhir mini fraksi pada pengesahan tingkat I di rapat kerja badan legislasi DPR (Sabtu, 3/10), dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi sidang paripurna DPR RI. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk out dari Sidang Paripurna DPR Senin (5/10) sore,” ujar AHY.
Kepada masyarakat, AHY mengucapkan permohonan maaf.
“Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,” kata dia.
Menurut AHY, RUU Ciptaker ini tidak ada urgensinya.
“Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali. Selain itu, RUU tersebut juga berbahaya. Nampak sekali bahwa ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neo-liberalistik. Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya,” kata dia.
“Sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam pidato politik beberapa waktu yang lalu, “Kita (Partai Demokrat) Harus Berkoalisi dengan Rakyat”, terutama berkoalisi dengan rakyat kecil, termasuk kaum buruh, pekerja yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi. Maka, kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat, mari kita terus berjuang bersama-sama dengan masyarakat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat,” AHY menambahkan.
Kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat, utamanya kaum buruh dan pekerja yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja, AHY mengajak berjuang bersama-sama untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan.
“No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Bersama Kita,” kata AHY.
TERPOPULER
