REGIONAL:
Suara.com - Terdakwa eks Sekretaris Mahkamah Agung atau MA, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono didakwa menerima suap sebesar Rp45,7 miliar. Sebagian dari uang itu ternyata digunakan oleh Nurhadi untuk membayar hutang mencapai Rp10,9 miliar.
Hal itu dibeberkan oleh Jaksa Penuntut Umum/JPU dari KPK dalam pembacaan dakwaan Nurhadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020).
"Antara tanggal 19 Juni 2015 sampai 25 Januari 2016 membayar hutang sejumlah Rp10,9 miliar," kata Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto dalam persidangan.
Selebihnya, kata Wawan, uang suap itu telah digunakan Nurhadi untuk membeli lahan kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Selatan. Kemudian, membeli tas hermes mencapai Rp3,2 miliar.
Selanjutnya, ada uang suap juga dipakai Nurhadi untuk berlibur ke luar negeri mencapai Rp598 juta. Adapula, dipakai untuk membeli mobil mewah dengan berbagai merek dari Land Cruiser, Lexus, Alphard beserta aksesoris dengan total Rp4,6 miliar.
Selain itu Nurhadi juga menggunakan uang suap untuk merenovasi rumahnya di Patal Senayan No. 3B, Jakarta Selatan, mencapai Rp2,6 miliar. Adapula membelikan jam tangan dalam kurun waktu pada 10 Juli 2015 sampai 19 Januari 2016 mencapai Rp1,4 miliar.
Dalam dakwaan, Nurhadi dan Rezky menerima suap sebesar Rp 45,7 miliar dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.
Uang suap diterima Nurhadi itu untuk membantu memuluskan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Adapun gugatan terkait perjanjian sewa menyewa depo container milik PT. KBN seluas 57.330 m2 dan seluas 26.800 m2 yang tertetak di wilayah KBN Marunda kavling 03-43 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sejumlah Rp45,7 miliar dari Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT MIT," kata Jaksa Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Nurhadi dan Riezky didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
TERPOPULER
