Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin akhirnya menanggapi prnilaian publik terkait perannya yang terlupakan karena dianggap hanya sebagai bayangan. Maruf Amin menanggapi dengan santai penuh dengan banyolan.
Hal itu disampaikan oleh Maruf saat berbincang dengan Najwa Shihab di acara Catatan Najwa bertajuk 'Ekslusif: Maruf Amin soal Wapres yang Terlupakan'.
“Lupa itu manusiawi saya kira, orang lagi kadang tegang itu lagi menghadapi situasi kan boleh lupa. Wong saya sama istri saja suka lupa,” ujar Maruf seperti dikutip Suara.com, Kamis (22/10/2020).
Ia juga mengaku santai ketika Jokowi lupa menyapanya sebanyak dua kali dalam sambutan acara.
Menurutnya, hal itu bukan karena Jokowi tak menghormatinya melainkan karena lupa.
"Soal lupa tak berarti (tak hormati). Beliau sangat hormati saya, terkadang kalau jalan beliau mendahulukan saya. Saya dipersilakan lebih dulu makanya ada foto saya di depan," ungkapnya.
Tokoh ulama NU itu memaklumi persepsi publik yang menilai dirinya terlupakan.
Sebab konstitusi telah mengatur wapres membantu tugas presiden, oleh karenanya wajar jika ia jarang tampil seperti Jokowi.
Namun, publik justru menilai seorang pejabat publik bekerja jika sering tampil di publik memberikan pernyataan.
Baca Juga: Setara 8 Kali Pulau Bali, 4,4 Juta Hektar Lahan Terbakar Era Rezim Jokowi
"Orang lihatnya banyaknya statement. Saya nggak banyak statement, sebab saya berprinsip ada yang perlu di-statement-kan dan ada hal yang dikerjakan tak perlu di- statement-kan," tutur Maruf.
Jokowi, kata Maruf selalu melibatkan Maruf untuk berdiskusi dalam berbagai hal. Tak jarang, Maruf juga memberikan masukan atas persoalan tersebut meski pada akhirnya kebijakan yang dibuat diatasnamakan presiden.
"Nanti yang keluar kebijakan dari presiden, tidak ada dua matahari," tuturnya.
Sebagai seorang wakil negara, lanjut Maruf, tugasnya untuk membantu presiden dalam semua kegiatan yang menjadi prioritas.
Ia mendapatkan tugas khusus dari Jokowi untuk menangani beberapa bidang khusus seperti kemiskinan, UMK, stunting, ekonomi syariah, reformasi birokrasi, polemik Papua hingga radikalisme.
"Memang ada penugasan khusus yang diberikan presiden," tukasnya.
