Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak para Gubernur untuk mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan atau tetap menaikkan Upah Minimum 2021.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan 18 provinsi yang disebut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah sepakat dengan SE Nomor M/11/HK.4/2020 tersebut hanyalah klaim sepihak dari pemerintah pusat.
"Beberapa gubernur belum memutuskan kok dilaporkan sudah setuju dengan surat edaran, sudah tidak usah didengarkan surat edaran itu, SE itu sifatnya imbauan, misal pak RT mengeluarkan edaran untuk kerja bakti, warga boleh ikut boleh tidak, kami meminta kepada Gubernur jangan ikuti surat edaran menaker," kata Said Iqbal, Jumat (30/10/2020).
Said Iqbal menyebut pandemi Covid-19 memang membuat pengusaha susah, tapi buruh jauh lebih susah, pemerintah harusnya bersikap lebih adil dengan tetap menaikkan upah minimum 2021.
Bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi demonstrasi di 24 provinsi pada 2, 9 dan 10 November yang diikuti puluhan dan bahkan ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia.
Diketahui, dalam SE Menaker tersebut Gubernur diminta menyesuaikan penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
TERPOPULER
